BLOOMBERG kemarin (9/10) menyajikan berita tentang kebingungan Menteri Keuangan Indonesia tentang melemahnya konsumsi masyarakat. Menkeu menyatakan bahwa seluruh factor-faktor yang diperlukan untuk mendukung konsumsi ada di sana. Ini adalah sesuatu yang membingungkan,
Memperkuat gambaran tentang melemahnya daya beli masyarakat, Bloomberg juga menyajikan grafik yang membandingkannya dengan dan pertumbuhan ekonomi seperti di bawah:
Terlihat bahwa konsumsi masyarakat pada era Pemerintahan Jokowi telah jatuh pada kisaran 4,95 persen pada semester pertama 2017. Sementara pertumbuhan ekonomi juga tidak pernah mencapai setidaknya 5,5 persen, sangat jauh (diskon 40 persen) di bawah target pertumbuhan ekonomi 7 persen seperti dicanangkan Jokowi pada awal pemerintahan tiga tahun yang lalu.
Bagaimanapun tampak juga perekonomian di era pemerintahan SBY pernah lebih baik. Terutama setelah tahun 2010. Indonesia setidaknya pernah menikmati pertumbuhan ekonomi hingga 6,5 persen tahun 2011, yang mengatrol juga pertumbuhan konsumsi masyarakat ke kisaran 5,9 persen pada tahun yang sama. Pesan yang muncul dari grafik milik Bloomberg tersebut adalah pertumbuhan ekonomi dan konsumsi masyarakat memiliki tingkat korelasi yang tinggi. Bila perekonomian bergerak, maka masyarakat lebih percaya diri dalam melakukan konsumsi.
Hanya memang kondisi saat SBY sangat terbantu dengan boomingnya harga komoditi perkebunan andalan kita. Begitu harga komoditi jatuh, di tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat merosot di bawah 5 persen. Pemerintahan Jokowi mewarisi era yang sulit, yang sayangnya tidak dibantu tim ekonomi yang kompeten. Sehingga tim tersebut bisanya hanya kebingungan.
Dikatakan pemerintah telah melakukan serangkaian jurus, dari 16 Paket Ekonomi hingga menurunkan suku bunga Bank Sentral sebanyak delapan kali. Tapi tetap saja masyarakat enggan menarik simpanannya di bank untuk konsumsi yang lebih agresif. Sementara industri retail mengalami pertumbuhan negatif -hanya e-commerce yang tumbuh positif, sayang porsinya masih sangat kecil bila dibandingkan keseluruhan retail (antara 2-3 persen).
Sebenarnya sederhana menjelaskan situasi yang berkembang. Tabungan yang naik adalah kelas nasabah yang memiliki simpanan di atas Rp 5 miliar. Artinya ini kelas menengah atas khawatir pajak atas kekayaan mereka dikejar lagi oleh pemerintah.Akibatnya angka penjualan durable goods seperti mobil dan sepeda motor anjlok. Dua item yang sering jadi tolok ukur dari konsumsi masyarakat. Sementara PPN memang naik karena pabrikan wajibkan distributor untuk tetap membeli (stockings) demi kejar target. Tetapi justru dari distributor ke retailers mandek karena penjualan lesu.
Yang satu kebingungan, satunya lagi buat kita bingung. Ya, Menteri Badan Usaha Milik Negara membingungkan kita. Bagaimana tidak, hanya terjadi di Indonesia ada menteri yang tetap bertahan walaupun sudah hampir dua tahun ditolak rapat oleh DPR. Ia ditolak DPR karena dipandang terlibat dalam skandal perpanjangan kontrak JICT yang telah diaudit BPK dengan kesimpulan merugikan negara. Sementara kinerja beliau jelas biasa saja. Tahun 2015 dan 2016 ia telah menyuntik 45 BUMN dengan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) berturut-turut Rp 39,9 triliun dan Rp 44,5 triliun. Aneh sekali, masih terdapat 24 BUMN yang merugi hingga Rp 5,8 triliun di tahun 2017. Semakin membingungkan mengapa sosok ini dipertahankan di kabinet.
Pekan lalu politisi budayawan Eros Djarot menulis di situs watyutink.com, judulnya 'Membaca Sri dan Rini, lewat Jokowi'. Disimpulkannya, alasan Menteri BUMN tetap dipertahankan karena terlanjur menjadi lady who knew too much. Atau istilah gaulnya 'pegang kartu'. Mungkin dapat menjadi alasan kebingungan kita.
Persatuan Menteri Kebingungan dan Menteri Membingungkan memang akan sulit menghasilkan sesuatu hal yang konkret. Contohnya tentang negosiasi Freeport. Publik dikejutkan ternyata tentang masalah divestasi saham Freeport belum selesai. Padahal bulan lalu seluruh media menggembar-gemborkan keberhasilan negosiasi Indonesia dengan Freeport dengan dua menteri ini selaku penanggung jawab. Sehingga Presiden Jokowi diberitakan agar Menteri Jonan kembali membantu Menteri Kebingungan dan Menteri Membingungkan ini dalam negosiasi Freeport.
[***]
(Penulis adalah pengamat ekonomi politik Universitas Bung Karno, peneliti Lingkar Studi Perjuangan)
