Berita

JK/Net

Politik

Jusuf Kalla Tahu Kapan Harus Lengser Keprabon

SENIN, 09 OKTOBER 2017 | 08:50 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Jusuf Kalla merupakan seorang negarawan yang luar biasa dan mempunyai dukungan kuat, terutama di Indonesia bagian timur.

Tak heran jika kemudian dalam survei yang dirilis Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) publik masih ingin JK mendampingi Jokowi di Pilpres 2019.

Begitu kata Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra) yang juga dekat dengan Jusuf Kalla, Poempida Hidayatullah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (9/10).


Namun demikian, sebagai seorang negarawan, Jusuf Kalla paham tentang dinamika suksesi yang tepat. JK, lanjut Poempida akan lebih memilih mengutamakan sukses kepemimpinan ketimbang harus ikut mendampingi Jokowi di Pilpres 2019.

"Mengingat usianya yang kian lanjut, maka dari contohnya itulah Beliau tentu berharap akan dapat terinduksi kepada JK-JK yang muda mewarisi semangat dan gaya kepemimpinannya. Jadi 'legacy' yang ditinggalkan seorang JK akan selalu dapat diturunkan dari generasi ke generasi," jelasnya.

Poempida yakin banyak anak-anak muda yang berpotensi memimpin Indonesia ke depan dan terinspirasi dari kenegarawanan yang diperlihatkan Jusuf Kalla tersebut.

Menurutnya, pemimpin yang baik itu juga pemimpin yang dapat menciptakan kader.

"Termasuk, tahu kapan harus lengser keprabon," tutupnya.

Dalam hasil survei KedaiKOPI, nama M Jusuf Kalla menjadi yang paling diminati publik sebagai pendamping Jokowi di Pilpres 2019.

"Rakyat masih menempatkan nama M. Jusuf Kalla di tempat teratas 15,1 persen sebagai cawapres Jokowi," jelas Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio dalam keterangannya.

Selain nama JK, ada juga yang memilih agar Jokowi berdampingan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (13,4 persen), Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (12 persen), Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (10,1 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (7,5 persen), Kapolri Jenderal Tito Karnavian (6 persen), Sri Mulyani (4,8 persen), Kepala BIN Budi Gunawan (0,8 persen), dan nama-nama lainnya (13,8 persen). Sisanya menjawab tidak tahu. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya