Fadli Zon: Pernyataan Jokowi Ingkari Penurunan Daya Beli Lucu

Penurunan daya beli merupakan isu ekonomi yang telah lama disuarakan oleh para pengusaha maupun para ekonom. Sehingga tidak tepat jika Presiden Jokowi menyebut isu tersebut sengaja dihembuskan aktor-aktor politik demi kepentingan 2019.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerangkan bahwa isu penurunan daya beli ini sudah disuarakan sejak akhir 2014, saat pemerintahan Presiden Joko Widodo mulai mencabut subsidi BBM dan berbagai subsidi untuk rakyat lainnya.
"Isu tersebut makin mengemuka sesudah pemerintah mencabut juga subsidi listrik untuk 23 juta pelanggan rumah tangga golongan 450 volt ampere (VA) dan 900 VA pada Januari 2017 lalu. Jadi, itu sebenarnya adalah isu ekonomi lama," jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (9/10).

Menurut data BPS, sambungnya, konsumsi rumah tangga kuartal II tahun ini memang hanya tumbuh 4,95 persen, padahal pada kuartal II tahun lalu mencapai 5,07 persen. Indikator lainnya juga tak bagus. Pertumbuhan konsumsi listrik kita bahkan penurunnya lebih besar lagi.

Menurut data BPS, sambungnya, konsumsi rumah tangga kuartal II tahun ini memang hanya tumbuh 4,95 persen, padahal pada kuartal II tahun lalu mencapai 5,07 persen. Indikator lainnya juga tak bagus. Pertumbuhan konsumsi listrik kita bahkan penurunnya lebih besar lagi.

"Sepanjang tahun ini, misalnya, konsumsi listrik di semua golongan hanya tumbuh 1,37 persen. Padahal, periode yang sama tahun lalu pertumbuhannya mencapai 7,8 persen," sambung Fadli.

Wakil ketua umum Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa tidak ada yang pernah menjadikan persoalan ekonomi ini sebagai persoalan politik. Justru pernyataan Presiden Jokowi di acara Kadin yang telah menjadikan isu ekonomi itu kemudian seolah menjadi isu politik.

Menurutnya, pernyataan Jokowi yang mengingkari penurunan daya beli itu lucu sekaligus memprihatinkan. Sebab, penurunan daya beli ini berdasarkan data dari BPS. Sejak Juli 2017 isu ini juga telah dibahas dan diakui oleh sejumlah menteri, termasuk Gubernur Bank Indonesia, dan pada 4 Agustus lalu Presiden sendiri bahkan pernah mengumpulkan 18 menteri di Istana untuk membahas cara mengatasi persoalan tersebut.

"Lho kok sekarang tiba-tiba disangkal jika persoalan itu tidak pernah ada dan disebut hanyalah merupakan gorengannya lawan-lawan politiknya saja? Bagi saya pernyataan itu lucu," lanjutnya.

"Lebih jauh dari itu, pernyataan Presiden Jokowi juga memprihatinkan. Penurunan daya beli ini adalah fakta, secara akademis ada datanya, dan secara riil pengusaha dan masyarakat telah sejak lama mengalami dan merasakannya," tutup Fadli. [ian]