Berita

RMOL

Menteri Puspayoga Serahkan Sertifikat HKI Gratis Ke UKM Di Padang

RABU, 27 SEPTEMBER 2017 | 09:40 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga menyerahkan sertifikat hak atas kekayaan intelektual (HKI) yakni hak cipta dan sertifikat halal untuk sembilan pelaku UKM di Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa kemarin (26/9).

Para pelaku UKM mendapatkan sertifikat hak cipta dan sertifikat halal secara gratis dari Kemkop dan UKM.

"Ini semua gratis, sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk UKM," kata Puspayoga dalam keterangannya, Rabu (27/9).


Dia mengatakan, pihaknya bergerak cepat memberikan sertifikat hak cipta untuk sejumlah UKM agar tidak ada pihak lain yang mengklaim hak cipta tersebut. Dengan memiliki sertifikat hak cipta, kata dia, maka produk usaha tersebut bisa dijual ke mana saja tanpa khawatir termasuk ke luar negeri.  

"Kita tahu ada saja negara lain yang mengklaim produk kita," ujar Puspayoga.

Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah menambahkan, masyarakat Kota Padang mengucapkan terima kasih kepada Menteri   Puspayoga yang telah memberikan sertifikat hak cipta dan sertifikat halal secara gratis untuk sembilan pelaku UKM di Kota Padang.    Menurutnya, sertifikat HKI tersebut akan mendorong pertumbuhan UKM di Kota Padang.  

Gusri Wahyuni yang merupakan perajin bordir kerancang motif baluik patai-patai mengungkapkan rasa senangnya mendapatkan sertifikat hak cipta. Dia mengatakan, selama ini informasi yang diperoleh bahwa motif bordir tidak bisa mendapat sertifikat hak cipta.

"Ternyata selama ini saya dapat informasi yang salah. Fasilitas hak cipta gratis dari Kemenkop UKM ini sangat membahagiakan kami sebagai IKM bordir," ujarnya.

Gusri mengatakan setelah mendapat  sertifikat hak cipta, dia optimistis bordir kerancang bermotif baluik patai-patai tidak akan ada yang bisa meniru. Ini akan menguntungkan usahanya, karena dia merupakan satu-satunya yang memproduksi motif tersebut. Dia juga yakin, produksi bordirnya juga akan meningkat yang saat ini masih memproduksi dua kodi per bulan. Dia pun berencana memperluas pemasaran sampai daerah lain di luar Sumbar.

Sementara, Wirta Zanur pengusaha warung Rendang Umi Awak yang menerima sertifikat halal mengatakan sangat senang dapat bantuan sertifikat gratis. Sertifikat halal sangat dibutuhkan untuk menjamin kehalalan produk makanan yang disajikan. Dia juga mengapresiasi Kemenkop UKM karena mengurus mengurus sertifikat prosesnya cepat dan dibantu dari kementerian.

"Prosesnya cuma sekitar satu bulan. Mulai dari isi formulir dan tim survei datang ke dapur kami, melihat bahan baku daging yang kami pakai," demikian Wirta. [wah]   

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya