Pertamina Harus Serius Sukseskan BBM Satu Harga

Peraturan Presiden 131/2015 mengamanatkan pelaksanaan program bahan bakar minyak (BBM) satu harga di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Sebanyak 9.304 desa/kelurahan di 95 kabupaten/ kota menjadi sasaran program.

Tingginya harga BBM di berbagai daerah menjadi tantangan besar dalam distribusi barang yang berujung pada rendahnya akses masyarakat terhadap kesejahteraan. Sebagai implementasi dari Nawacita yang sangat selaras dengan prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Program BBM satu harga harus terealisasi sesuai target.

"Namun kenyataan di lapangan saat ini masih sangat jauh dari harapan. Pertamina sebagai pelaksana tugas program ini baru memiliki 24 titik penyaluran dari target pembangunan sebanyak 54 titik sampai dengan akhir 2017. Jumlah ini menggambarkan betapa lambatnya Pertamina dalam melakukan eksekusi program," jelas Ketua Bidang Energi DPP Projo Handoko kepada redaksi (Selasa, 26/9).

Tidak hanya progres pembangunan jumlah titik penyaluran yang lambat, Projo juga menerima laporan dari daerah bahwa pelaksanaan program di titik-titik penyaluran yang sudah terbangun mengalami kendala operasional.  

"Seperti ketersediaan pesawat angkut BBM yang jumlahnya justru berkurang dan hambatan-hambatan lain, sehingga harga BBM kembali melambung naik," beber Handoko.

Lanjut Handoko, kondisi seperti itu tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Pertamina dan seluruh pihak yang terkait dengan program BBM satu harga harus segera melakukan evaluasi dan mencari terobosan untuk melakukan akselerasi. Agar target pencapaian bisa terpenuhi.

"Projo akan terus mencermati dan mengawal pelaksanaan program BBM satu harga ini. Penderitaan saudara-saudara kita di pelosok negeri yang sudah berlangsung sekian puluh tahun karena mahalnya harga BBM dan minimnya akses terhadap barang harus segera diakhiri. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus terwujud di masa pemerintahan Jokowi," pungkasnya. [wah]