Berita

Gatot Nurmantyo/Puspen TNI

Politik

Panglima TNI Mestinya Lapor Presiden

MINGGU, 24 SEPTEMBER 2017 | 09:36 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Pernyataan Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo terkait dengan adanya import ilegal 5 ribu pucuk senjata api yang dilakukan kelompok tertentu dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu membingungkan dan dikuatirkan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat luas.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, TB Hasanuddin, 5 ribu pucuk senjata api itu sama dengan kekuatan 4 -5 batalyon tempur. Jadi, sambung TB Hasanuddin, ucapan Panglima TNI soal masuknya ribuan senjata ilegal dapat menciptakan rasa tidak aman di masyarakat, mengingat peruntukan senjata itu tidak jelas.

"Kalau pengadaan senjata untuk TNI atau Polri itu legal dan jelas tercatat dalam anggaran Negara (APBN) . Nah, ini 5 ribu pucuk  senjata api ilegal, siapa yang memesan?  Untuk siapa? Dan untuk apa?" tanya Kang TB, begitu sapaan akrab mantan Sekretaris Militer tersebut kepada redaksi, Minggu (24/9).


TB Hasanuddin menambahkan, bisa jadi  informasi yang disampaikan Panglima TNI akurat, tapi sebaiknya hal itu langsung dikoordinasikan saja dengan aparat kemanan dan institusi lainnya yang terkait dengan masalah keamanan negara.  

"Menurut prosedur yang saya tahu, kalau memang benar bahwa ada indikasi akan masuk 5 ribu pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Jokowi sebaiknya dikoordinasikan dulu dan di-cross check dengan aparat lain, seperti Menhan, Kapolri, kepala BIN, dan Menkopolhukam .
Kalau perlu dilaporkan langsung kepada Presiden untuk diambil tindakan pencegahan atau kalau perlu diambil tindakan hukum," terangnya.

TB Hasanuddin menyarankan agar ke depan harus lebih berhati-hati lagi dalam merilis infomrasi sensitif, terlebih lagi yang menyangkut masalah keamanan dan keselamatan negara.

"Mewartakan kepada media sebelum ada kepastian dan tindakan hanya membuat ketakutan rakyat. Kalau benar ada ancaman ya diselesaikan!" pungkas TB Hasanuddin.

Sebelumnya, dalam acara 'Silaturahim Panglima TNI dengan Purnawirawan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9) lalu, Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan ada institusi yang berencana mendatangkan 5 ribu pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Jokowi ke Indonesia.

Namun, Panglima TNI tidak memberikan info secara rinci mengenai institusi yang dimaksud dan jenis senjata yang akan didatangkan.[wid]

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya