Berita

Gatot Nurmantyo/Puspen TNI

Politik

Panglima TNI Mestinya Lapor Presiden

MINGGU, 24 SEPTEMBER 2017 | 09:36 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Pernyataan Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo terkait dengan adanya import ilegal 5 ribu pucuk senjata api yang dilakukan kelompok tertentu dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu membingungkan dan dikuatirkan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat luas.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, TB Hasanuddin, 5 ribu pucuk senjata api itu sama dengan kekuatan 4 -5 batalyon tempur. Jadi, sambung TB Hasanuddin, ucapan Panglima TNI soal masuknya ribuan senjata ilegal dapat menciptakan rasa tidak aman di masyarakat, mengingat peruntukan senjata itu tidak jelas.

"Kalau pengadaan senjata untuk TNI atau Polri itu legal dan jelas tercatat dalam anggaran Negara (APBN) . Nah, ini 5 ribu pucuk  senjata api ilegal, siapa yang memesan?  Untuk siapa? Dan untuk apa?" tanya Kang TB, begitu sapaan akrab mantan Sekretaris Militer tersebut kepada redaksi, Minggu (24/9).


TB Hasanuddin menambahkan, bisa jadi  informasi yang disampaikan Panglima TNI akurat, tapi sebaiknya hal itu langsung dikoordinasikan saja dengan aparat kemanan dan institusi lainnya yang terkait dengan masalah keamanan negara.  

"Menurut prosedur yang saya tahu, kalau memang benar bahwa ada indikasi akan masuk 5 ribu pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Jokowi sebaiknya dikoordinasikan dulu dan di-cross check dengan aparat lain, seperti Menhan, Kapolri, kepala BIN, dan Menkopolhukam .
Kalau perlu dilaporkan langsung kepada Presiden untuk diambil tindakan pencegahan atau kalau perlu diambil tindakan hukum," terangnya.

TB Hasanuddin menyarankan agar ke depan harus lebih berhati-hati lagi dalam merilis infomrasi sensitif, terlebih lagi yang menyangkut masalah keamanan dan keselamatan negara.

"Mewartakan kepada media sebelum ada kepastian dan tindakan hanya membuat ketakutan rakyat. Kalau benar ada ancaman ya diselesaikan!" pungkas TB Hasanuddin.

Sebelumnya, dalam acara 'Silaturahim Panglima TNI dengan Purnawirawan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9) lalu, Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan ada institusi yang berencana mendatangkan 5 ribu pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Jokowi ke Indonesia.

Namun, Panglima TNI tidak memberikan info secara rinci mengenai institusi yang dimaksud dan jenis senjata yang akan didatangkan.[wid]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya