Pasien Bayi Sering Ditelantarkan, Menkes Harus Bertindak Cepat

Menteri Kesehatan (Menkes), Nila Moeloek dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diminta bertindak cepat merespon dan menangani persoalan pelayanan kesehatan bagi para pasien, terutama pasien ibu dan anak.

Menurut Sekjen Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Dika Moehammad, selama ini, sudah terlalu banyak korban, yang mana pasien anak ditelantarkan dan tidak mendapat pelayanan kesehatan yang memadai.

"Pekan lalu kita masih didera persoalan anak bernama Deborah yang meninggal dunia di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, karena tidak ada tindakan. Juga ada ibu yang mengandung bayinya, yang ternyata bayinya meninggal dunia di dalam rahim, dan baru beberapa hari berikutnya dioperasi. Kini, terjadi lagi bayi dari Nyonya Revita Christianti Gunawan yang sangat mendesak mendapatkan Ruang Rawat Inap di Rumah Sakit Sumber Waras, namun tak kunjung memperoleh perhatian serius,” jelas Dika Moehammad kepada redaksi, Jumat malam (15/9).

Dia menjelaskan, pasien dengan Nomor BPJS 0002223817738 itu adalah anak bayi yang lahir [ada 11 Februari 2017. "Mengalami panas, batuk dan amandel. Tetai tidak diurusi pihak BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Diterangkan Dika, hingga saat ini, bayi itu masih berada di RS Sumber Waras dan belum mendapatkan ruang rawat inap. "Mohon agar Dinas Kesehatan DKI Jakarta segera membantu memfasilitasi ruang rawat inap,” ujarnya.

Diterangkan dia, sesuai dengan UU 36/2009 tentang Kesehatan, pada pasal 32 ayat 1 diatur bahwa dalam keadaan darurat fasilitas pelayanan kesehatan baik pemeritah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan  kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan pencatatan terlebih dahulu.

"Akan tetapi kewajiban itu tidak pernah diindahkan oleh pihak Rumah Sakit dan juga BPJS Kesehatan,” ujar Dika.

Dikarenakan minimnya respon dari para pemangku jabatan terkait, Dika menyampaikan bahwa pihaknya sudah bersurat segera kepada BPJS Kesehatan, kepada Dinas Kesehatan Provinsi, kepada Direktur Rumah Sakit Se-DKI Jakarta dan juga kepada Komisi E DPRD DKI Jakarta yang berurusan langsung dengan kondisi itu.

"Nyatanya, hingga kini pun tidak direspon,” pungkas Dika. [sam]