Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi-JK Harusnya Di Atas 80 Persen

Tingkat kepuasan rakyat terhadap kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang tidak bergeser di angka 60-an persen menunjukkan bahwa kerja keras yang selama ini dilakukan Jokowi-JK kurang mendapatkan apresiasi.

"Bila Presiden Jokowi sudah merasa bekerja keras untuk rakyat, mestinya tingkat kepuasan publik meningkat tajam. Namun yang terjadi tingkat kepuasan publik masih di bawah 70 persen," ujar Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) Sya'roni kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu (Selasa, 12/9).

Hal tersebut disampaikan Sya'roni menanggapi hasil survei terbaru Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Hasil survei yang dirilis CSIS kemarin menyebutkan 68,3 persen publik puas dengan kinerja Pemerintahan Jokowi-JK. Angka ini meningkat dibandingkan 50,6 persen tahun 2015 dan tahun 2016 sebesar 66,5 persen.

Menurut Sya'roni, tingkat kepuasan terhadap pemerintah seperti tergambar dari survei CSIS sangat pas-pasan, sekaligus mengambarkan bahwa kinerja Jokowi standar-standar saja. Padahal dengan modal politik yang saat ini digenggam oleh Jokowi mestinya bisa mengerek kepuasan publik hingga di atas 80 persen.

Sebab dengan modal politik yang sangat kuat, dimana saat ini Presiden Jokowi didukung oleh kekuatan mayoritas parpol di Parlemen, maka apapun kebijakan Jokowi pasti mendapatkan dukungan politik.

Di sisi lain, sikap kelompok oposisi yang tidak terlalu 'garang menyerang' kebijakan Jokowi membuat kritik terhadap kebijakan Jokowi tidak terlalu keras.

"Bisa disimpulkan bahwa Jokowi saat ini menggenggam kekuasaan tunggal absolut. Tidak hanya para politisi yang mendukung Jokowi, tetapi barisan TNI, Polri, birokrasi, dan bahkan kalangan pengusaha pun solid mendukung Jokowi. Sehingga aneh jika dengan kekuasaan yang begitu besar namun gagal mengerek kepuasan publik," papar dia.

Untuk itu Sya'roni mengatakan patut dipertanyakan tentang efektifitas pemerintahan Jokowi. Jelas sekali ada titik simpul dalam pemerintahan Jokowi yang tidak berjalan sesuai dengan visi Jokowi. Titik lemah ini, masih kata dia, terasa dalam sektor ekonomi dimana indikatornya telah terjadi penurunan daya beli dan banyaknya BUMN yang mengalami kerugian.

"Kalau Jokowi ingin tingkat kepuasannya melejit, maka tim ekonomi harus segera dirombak," tukas Sya'roni. [ian]