Menaker M. Hanif Dhakiri/Net
Pemerintah resmi meluncurkan program Desa Migran Produktif (Desmigratif). Program yang digagas Kementrian Ketenagakerjaan merupakan upaya pemerintah melindungi dan meningkatkan kesejahteraan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri dan keluarganya sejak dari kampung halaman.
Demikian disampaikan Menteri Tenaga Kerja M. Hanif Dhakiri pada acara peluncuran Desa Migran Produktif dengan tema Membangun dan Melindungi Tenaga Kerja Indonesia Mulai dari Desa, di Hotel Bidakara Jakarta, Senin (11/9).
“Program Desmigratif merupakanuga bentuk kehadiran pemerintah dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya secara terpadu. Program ini sesuai dengan Nawacita Pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa," katanya.
Menurut Menaker, program Desmigratif melibatkan 11 Kementerian dan lembaga, yakni Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Ekonomi Kreatif. Juga menggandeng Bank Indonesia, BRI, BNI, Bank Dunia, Sampoerna Foundation serta sejumlah lembaga swasta lainnya.
Dijelaskan Menaker, program Desmigratif memiliki empat pilar.
Pertama, pendirian Pusat Informasi Ketenagakerjaan dan Layanan Migrasi. Melalui layanan ini, calon TKI memperoleh informasi negara penempatan, persyaratan menjadi TKI, cara memperoleh persayaratan termasuk layanan kependudukan dan keimigrasian.
Kedua, menumbuh kembangkan usaha produktif yang melibatkan keluarga TKI. Pada pilar ini, keluarga TKI mendapatkan pelatihan dan pendampingan melakukan kegiatan produktif.
Ketiga, membentuk komunitas pengasuh dan tumbuh kembang anak (
Community Parenting). Pada pilar ini, keluarga TKI mendapatkan pendampingan pengasuhan anak melalui rumah pintar.
Keempat, pembentukan dan pengembangan koperasi/lembaga keuangan.
"Program Desmigratif sendiri, sudah dimulai sejak 2016 dengan proyek percontohan desmigratif di dua lokasi, yaitu Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dan Desa Kuripan, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah," katanya.
Pada tahun ini, kata Menaker rencananya akan dibentuk 120 desa, meliputi 100 desa di 50 kabupaten atau kota asal TKI dan 20 desa di 10 kabupaten atau kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan pada 2018, akan dibentuk 130 desa dan 150 desa pada 2019. Secara keseluruhan berjumlah 400 desa.
Hadir dalam acara peluncuran Desmigratif, 120 Kepala Desa dan 60 Kepala Dinas Tenagakerja yang menjadi kantong TKI dari seluruh Indonesia. Hadir pula perwakilan dari seluruh lembaga terkait, diantaranya Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, juga perwakilan dari Kantor Staf Presiden, Yanuar Nugroho. [wid]
