Hingga kini pria yang akrab disapa Kiki ini masih full powermenjaga penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Sejak dulu Kiki bergelut menjaga nilai-nilai HAM. Dia pernah dua kali terpilih sebagai Ketua Komnas HAM bahkan pernah dipercaya menjadi Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kerusuhan Mei 1998. Kini Kiki didapuk menjadi Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) PBB untuk menangani kasus Rohingya. Berikut penuÂturan Marzuki Darusman terkait perkembangan penyelidikan yang dilakukannya di Rohingya.
Bagaimana perkembangan penyelidikan TPF?
Perkembangan tim pencari fakta ini masih dalam proses mengupayakan untuk sampai di wilayah Myanmar. Kami memÂinta pengertian pihak Myanmar untuk membuka akses ke sana. Dengan harapan 10 hari atau paling lambat dua minggu ke depan, kami sudah memperoleh gambaran sementara mengenai keadaan di sana, dan bisa dilaporkan ke Dewan HAM 18 September mengenai cara pendekatan, tentang metodologi, tentang cakupan wilayah yang akan diteliti dari kurun waktu yang didalami.
Jadi hingga kini baru seÂbatas mengurus izin, artinya TPF belum bergerak untuk menyelidiki?
Jadi hingga kini baru seÂbatas mengurus izin, artinya TPF belum bergerak untuk menyelidiki?Belum. Sekarang kami masih meneliti semua laporan yang baru masuk sejak minggu lalu. TPF ini kan dibentuk pada bulan Maret, tapi baru tersusun bulan Juli, karena ada berbagai persiaÂpan teknis.
Laporan apa yang sedang diteliti?Jadi ada dua sumber utama dari informasi. Pertama, adalah himpunan laporan dari sekjen dan lembaga swadaya internaÂsional selama 15-20 tahun. Itu sumber utama. Sumber utama kedua adalah fakta-fakta di lapangan, jikalau kami bisa masuk ke Myanmar, terutamanya adalah bertemu pemerinÂtahan Myanmar, agar pemerintah mereka juga bisa menyampaikan pandangan posisinya kepada TPF, sehingga bisa untuk meÂlengkapi laporan yang akan disÂampaikan kepada Dewan HAM pada bulan Maret.
Lantas apakah Anda dimungkinkan bisa masuk ke Rakhine?Ini masih pertanyaan, karena tidak ada satu pun negara yang suka dibentuknya tim pencari fakta.
TPF ini masa kerjanya samÂpai kapan?Tim ini dimandat sampai Maret 2018. Setelah itu kami akan sampaikan kesimpulan, dalam bentuk rekomendasi keÂpada Dewan HAM tentang tinÂdaklanjut yang harus dilakukan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).
Lalu kalau tidak bisa masuk juga bagaimana?Kami kan sambil melihat negÂara-negara yang terkait, seperti Pakistan dan Bangladesh. Jadi TPF ini akan melakukan peÂnelitian dengan tim awal baik itu di Myamnar atau negara-negara yang terkena dampak dari perkembangan ini. Kalau pun tidak bisa masuk, jumlah inforÂmasi yang ada sebenarnya sudah mencukupi. Namun tetap harus melakukan penelitian, dan kami harapkan ada pertemuan dengan pemerintah Myanmar supaya bisa mengkonfirmasi.
Kenapa Anda bisa yakin meÂnyatakan informasi yang ada sebenarnya sudah cukup?Karena Kofi Annan mengÂumumkan hasil penelitian di Rahkhine, kalau tidak salah 25 Agustus 2017. Penelitian ini dilakukan atas permintaan pemerintah Myanmar sendiri. Laporannya cukup lengkap, sehÂingga kemudian bisa jadi rujukan untuk mengetahui keadaan umÂum di Rakhine State dan keadaan Myanmar pada umumnya. Jadi kami jelas akan merujuk kepada apa yg ditemukan oleh piihak Kohfi Annan, dan ini tentu memÂperlancar kegiatan dari TPF.
Anda kesulitan masuk ke sana itu apa karena dihalangi pemerintah Myanmar?Seperti yang saya ungkapÂkan tadi, tidak ada negara yang menyukai pembentukan TPF. Pemerintah Myanmar dapat dipahami tentu berkerberatan dengan TPF. Persoalannya, daÂlam satu atau dua tahun terakhir ini masalah yang terjadi sudah melimpah ke luar Myanmar. Dengan demikian, masalah ini tidak bisa dipandang sebagai masalah domestik, melainkan internasional. Sekarang ini meÂmerlukan kerjasama dari semua pihak, oleh karena itu harapan kami Myanmar memberikan akses, supaya TPF akan masuk dan melakukan penelitian dengan pikiran terbuka tanpa praduga dan prasangka, hanya diarahkan oleh fakta-fakta yang ditemukan.
Bisa dijelaskan menghaÂlanginya seperti apa?Kalau kami masuk Rakhine harus ada izin dari pemerintah Myanmar. Pemerintah Myanmar sampai saat ini belum memberi izin akses kepada TPF. Tapi sepÂerti yang saya bilang tadi, kami sudah mengajukan visa untuk mengunjungi beberapa negara di sekitar Myanmar. Mana yang bisa ke luar duluan, kami akan langsung terapkan langkah-langkah awal di sana.
Apakah sudah ada temuan pelanggaran HAM di sana?Belum, itu harus menjadi kesimpulan, enggak bisa menÂjadi pangkal analisa karena itu tim belum bisa menyimpulkan sesuatu. Saat ini yang kami peroleh adalah himpunan infoÂmasi selama 15 tahun, karena sudah lama PBB menangani perÂmasalahan ini. Sehingga pemÂbentukan TPF ini sebetulnya terÂjadi pada ujung, oleh karena itu yang sekarang ini bukan sesuatu yang baru. Makanya diperlukan masukan tentang dugaan apakah terjadi pelanggaran HAM berat. Ini harus dibedakan pelanggaran HAM dengan pelanggaran HAM berat. Bahwa terjadi pelanggaÂtan HAM, itu pasti. Kita sudah saksikan ratusan ribu penduduk di sana terpaksa meninggalkan wilayahnya. Itu sudah pelanggaÂran HAM. Tapi untuk menentuÂkan apakah terjadi pelanggaran HAM berat atau tidak, harus menunggu pertemuan kami denÂgan pemerintah Myanmar.
Apakah ada dugaan genosiÂda di sana?Soal itu saya belum bisa menyaÂtakan. Terjadi genosida atau tidak itu harus menjadi kesimpulan. Pertama kami harus tahu dulu, apakah ada niat dari pemerinÂtah Myanmar untuk melakukan penghapusan atau penghinaan terÂhadap mereka? Kedua, apakah ini konkret karena agama atau tidak? Masalah yang begitu luas dan begitu mendalam, tidak mungkin dikembalikan kepada satu akar masalah. Selalu ada beberapa akar masalah. Oleh karena itu terlalu dini kalau menyampaikan ada konflik agama atau etnik atau tidak. Yang bisa dikatakan adalah terjadi konflik komunal di sana
Kalau ditemukan pelanggaran, sanksi apa yang bisa diÂjatuhkan?Itu wewenang dari Dewan HAM yang beranggotakan lebih dari 50 orang. Tentunya sanksinya akan merujuk kepada rekomendasi yang diberikan TPF. Sanksinya akan diambil berdasarkan sejauh mana dugaan pelanggaran HAM itu ada atau tidak ada, apakah ada segi-segi akuntabilitas yang harus ditindaklanjuti selanjutnya. ***
