Berita

Keterlibatan Swasta Di Sektor Vokasional Percepat Peningkatan Kompetensi Kerja

SABTU, 09 SEPTEMBER 2017 | 07:31 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

Pemerintah mendorong dunia industri (swasta) agar membantu pendidikan maupun pelatihan vokasi di sekolah kejuruan dan Balai Latihan Kerja untuk mempercepat peningkatan kompetensi dari tenaga kerja Indonesia.

Keterlibatan dunia usaha dalam membantu pemerintah akan membuat pendidikan dan pelatihan vokasi  semakin masif dan fokus untuk meningkatkan kompetensi dan mengurangi angka pengangguran.

Demikian disampaikan Menaker M. Hanif Dhakiri, disela kunjungan kerja di Kudus, Jawa Tengah pada Jumat (8/9).


"Nilai positif dari keterlibatan dunia usaha di adalah  bisa membantu baik dari segi kurikulum, instruktur dan sarana prasarana,  yang lebih sesuai dengan perkembangandan  kebutuhan industri, kata Menaker.

Dalam kunker tersebut, Menteri Hanif mengunjungi  4 SMK  binaan Djarum Foundation yang berada di daerah Kudus yaitu SMK Wisudha Karya, SMKN 1, SMK NU Banat dan Raden Umar Said

Hanif mengatakan pendidikan dan pelatihan vokasi  sudah diputuskan sebagai salah satu prioritas nasional oleh pemerintah Bapak Presiden Joko Widodo sehingga semua moda pendidikan dan pelatihan vokasi terus diperbaiki kualitasnya

"Karena itu kita terus mendorong keterlibatan dunia usaha untuk bisa terus berkontribusi dalam mempercepat peningkatan kompetensi tenaga kerja yang memiliki daya saing tinggi, "kata Hanif.

Sebagai contoh kata Hanif Djarum Foundation telah membantu beberapa SMK di Kudus. Ini merupakan contoh yang baik. Di tempat lain misalnya perusahaan Toyota membantu Balai Latihan Kerja Pemerintah di Kupang, NTT.

"Semakin banyak industri-industri membantu pendidikan vokasi maupun pelatihan vokasi di SMK maupun BLK ini tentu akan mempercepat peningkatan kompetensi dari tenaga kerja kita" kata Hanif.

Secara riil Indonesia memang kekurangan tenaga kerja skill. Sampai 2030 setidaknya kita harus produksi 3,8 jutaan per tahun. Selain itu tantangan lainnya adalah pengangguran lulusan SMK, Diploma dan sarjana yang masih banyak karena missmatch kedua under kualifikasi dari lulusan pendidikan dan tenaga kerja

"Ini tantangan yang tidak mungkin hanya dilakukan pemerintah jadi harus melibatkan dunia usaha dan melibatkan masyarakat lainnya, kata Hanif.

"Dengan keterlibatan industri ini maka antara supply tenaga kerja dengan demand pasar kerja bisa nyambung. Sehingga jika ini terjadi maka mereka yang lulus itu pasti bisa cepat masuk ke pasar kerja, "kata Hanif.

Saat ini Pendidikan vokasi ditangani Kemendikbud, sedangkan Kemnaker menangani vocational training di Balai Latihan Kerja. Karena di Kudus ada peran serta dari Djarum yang membantu pendidikan vokasi ini saya kira ini sangat baik juga untuk menjadi contoh.

"Oleh karena itu saya mendorong agar akses untuk pelatihan kerja yang sifatnya vokasional diperkuat mutunya sehingga bisa menjadi jembatan bagi angkatan kerja baru yang lulusan dari mana pun tetapi belum kompeten maka bisa dilengkapi dengan kompetensi,"kata Hanif.

"Itulah kenapa sekarang saya genjot penguatan akses dan mutu untuk pelatihan kerja sehingga angkatan kerja baru nanti mendapatkan kompetensi yang baik dan masuk ke pasar kerja, "kata Hanif

Pemerintah terus menekan angka pengangguran terus turun. Sekarang 5,3 persen dari sebelumnya 6,18 persen.

"Ini adalah angka pengangguran terendah sejak reformasi. Dengan keadaan seperti ini saya ingin mengajak masyarakat untuk optimis melihat progres dan kemajuan yang dicapai dari bangsa Indonesia," tutup Menaker [wid] .

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya