Bekas Panglima ABRI ini angkat bicara terkait kasus Rohingya. Wiranto meminta masyarakat tenang saja. Pemerintah tengah melakukan langkah-langkah untuk membantu pemerintah Myanmar dalam batas-batas hukum internasional.
Untuk itu dia berharap akÂsi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dikabarkan akan mengirimkan ribuan anggotanya ke Myanmar untuk menjadi relawan lebih baik dibatalkan. Seperti diketahui, aksi kekerasan di Rakhine, Myanmar, hingga Minggu (27/8) semakin memÂprihatinkan. Berikut penuturan Menko Polhukam, Jenderal (Purn) Wiranto terkait kasus pembantaian di Rohingya:
Apa saja bantuan yang suÂdah dikirim pemerintah ke Rakhine, Myanmar?
Presiden sudah menjelaskan bulan Januari hingga Februari sudah mengirim bantuan bikin sekolah, bikin rumah sakit sekaÂrang sedang negosiasi mau bantu apalagi. Jadi begini, masyarakat tenang-tenang saja, pemerintah Indonesia sangat peduli terhÂadap kemanusiaan dan sudah melakukan langkah-langkah yang sangat baik. Presiden sudah perintahkan menteri-menterinÂya untuk melakukan langkah-langkah yang intinya peduli kepada musibah kemanusiaan di Myanmar sesuai dengan haraÂpan. Tapi kan ada tata caranya.
Presiden sudah menjelaskan bulan Januari hingga Februari sudah mengirim bantuan bikin sekolah, bikin rumah sakit sekaÂrang sedang negosiasi mau bantu apalagi. Jadi begini, masyarakat tenang-tenang saja, pemerintah Indonesia sangat peduli terhÂadap kemanusiaan dan sudah melakukan langkah-langkah yang sangat baik. Presiden sudah perintahkan menteri-menterinÂya untuk melakukan langkah-langkah yang intinya peduli kepada musibah kemanusiaan di Myanmar sesuai dengan haraÂpan. Tapi kan ada tata caranya.
Lantas bagaimana dengan adanya ormas yang berencana mengirim relawan ke Myanmar?Kelompok masyarakat, saya imbau nggak usah ada aksi sendiri-sendiri. Sampaikan saja kepada pemerintah, (ke) Menko Polhukam, kalau memang jelasÂnya ke kantor saya kita bincangÂkan, ketimbang panas-panas ya mungkin nilainya nggak terlalu tinggi, tapi kalau kita bincangkan positif bisa kita ambil langkah-langkah bersama apa sih yang harus kita lakukan, kita mendenÂgarkan suara rakyat kok. Untuk itu elemen masyarakat kemudian jangan bergerak sendiri-sendiri seakan-akan nggak ada negara, nggak ada pemerintah.
Ada keinginan dari beberapa pihak agar pemerintah mengusir duta besar Myanmar untuk Indonesia, bagaimana itu?Pemerintah kita yang amanatÂnya bebas aktif ikut melakÂsanakan ketertiban dunia, pasti ada tindakan tapi tidak boleh gegabah. Tidak boleh kemudian emosi. Tarik dubes, usir dubes. Nah ini kalau ditarik dubesnya tidak ada hubungan diplomatik, kalau mau mengirimkan bantuan pakai apa? Padahal dibutuhkan bantuan untuk pengungsi di Rohingya. Nah harus cerdas, bijak dan tidak emosi.
Kemarin saya mendampingi Presiden untuk memberikan statement press bahwa kita suÂdah berbuat banyak untuk perisÂtiwa kemanusiaan di Myanmar. Saya harapkan juga langsung reda. Tidak usak menjelek-jelekan bangsa sendiri dengan permasalahan di luar negeri.
Hingga kini kantor kedutaan Myanmar di Indonesia masih terus didemo oleh masyarakat yang tidak terima dengan aksi kekerasan di Myanmar?Kalau demo yang tidak liar, terus demo yang tidak merusak, demo itu tertib silakan saja. Lagi pula demo itu kan merupakan hak asasi, silakan saja tapi tertib jangan menganggu ketentraman masyakat yang lainnya.
Terus kalau sampai ada bom molotov?Nah itu nggak boleh, itu bukan demo, kalau sudah bom pakai bahan peledak merusak itu bukan demo. Jadi pasti akan tetap kita tangkap.
Nah, kabarnya ormas Front Pembela Islam (FPI) mengÂklaim anggotanya dari beberÂapa daerah berencana berangÂkat ke Myanmar, apa sikap pemerintah tentang itu?Indonesia kan punya aturan. Indonesia itu negara hukum punya pemerintahan tidak bisa satu kelompok masyarakat liar ke sana kemari tanpa ada satu aturan-aturan yang harus diÂpatuhi dari negeri ini.
Kalau mereka benar-benar nekat tetap menyiapkan diri berangkat ke Myanmar?Biar saja mereka siap-siap mau ke sana, siap mau bela itu pernyataan spontanitas karena semangat, tapi pelaksanaannya tidak bisa seperti itu, butuh satu mekanisme yang harus dipatuhi dari peraturan dan perundang-perundangan di Indonesia.
Anda yakin FPI nggak akan berangkat ke sana?Tunggu dulu, saya akan bicara dengan mereka. ***
