Berita

Fahira Idris/Net

Politik

Senator Jakarta: Pemotor Juga Bayar Pajak, Jadi Berhak Lintasi Jalan Protokol

KAMIS, 24 AGUSTUS 2017 | 10:29 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Rencana perluasan larangan motor melintasi beberapa jalur protokol di Jakarta menuai protes dari senator.

Anggota DPD RI Fahira Idris menilai tujuan perluasan larangan yang dimaksud untuk mengatasi kemacetan dan memaksa warga menggunakan angkutan umum tidak berdasar. Rencana ini juga dinilai diskriminatif karena hanya melarang sepeda motor saja.

"Pemotor juga bayar pajak. Mereka punya hak melintasi jalan-jalan protokol yang dibangun oleh uang hasil pajak mereka. Saya rasa sudah cukup larangan motor yang ada saat ini di Medan Merdeka Barat hingga Bundaran HI) jangan diperluas lagi. Saya minta rencana ini dibatalkan," ujar senator asal Jakarta itu di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8).


Dijelaskan Fahira, selain untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, pajak yang dibayarkan para pemilik kendaraan bermotor, termasuk pemilik sepeda motor juga menjadi sumber bagi negara untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan. Termasuk, untuk peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Sehingga tidak adil jika kemudian kendaraan roda dua dilarang melintas di jalan-jalan protokol diperluas.

"Mereka ikut bayar pajak untuk bangun dan memelihara jalan, tetapi akses mereka melintasi jalan yang ikut mereka bangun dibatasi, ini kan tidak adil. Poinnya, selama transportasi umum kita belum berkualitas jangan persulit motor melintasi jalan," tukas Fahira yang baru saja terpilih sebagai Ketua Komite III DPD ini. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya