Senator Jakarta: Pemotor Juga Bayar Pajak, Jadi Berhak Lintasi Jalan Protokol

Rencana perluasan larangan motor melintasi beberapa jalur protokol di Jakarta menuai protes dari senator.

Anggota DPD RI Fahira Idris menilai tujuan perluasan larangan yang dimaksud untuk mengatasi kemacetan dan memaksa warga menggunakan angkutan umum tidak berdasar. Rencana ini juga dinilai diskriminatif karena hanya melarang sepeda motor saja.

"Pemotor juga bayar pajak. Mereka punya hak melintasi jalan-jalan protokol yang dibangun oleh uang hasil pajak mereka. Saya rasa sudah cukup larangan motor yang ada saat ini di Medan Merdeka Barat hingga Bundaran HI) jangan diperluas lagi. Saya minta rencana ini dibatalkan," ujar senator asal Jakarta itu di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8).

Dijelaskan Fahira, selain untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, pajak yang dibayarkan para pemilik kendaraan bermotor, termasuk pemilik sepeda motor juga menjadi sumber bagi negara untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan. Termasuk, untuk peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Sehingga tidak adil jika kemudian kendaraan roda dua dilarang melintas di jalan-jalan protokol diperluas.

"Mereka ikut bayar pajak untuk bangun dan memelihara jalan, tetapi akses mereka melintasi jalan yang ikut mereka bangun dibatasi, ini kan tidak adil. Poinnya, selama transportasi umum kita belum berkualitas jangan persulit motor melintasi jalan," tukas Fahira yang baru saja terpilih sebagai Ketua Komite III DPD ini. [ian]