Protes terhadap wacana penerapan kebijakan lima hari sekolah alias full day school (FDS) saat ini perlahan suÂrut, setelah Presiden Jokowi mementahkan kebijakan itu dengan mengembalikan penerapan kebijakan itu kepada masing-masing sekolah.
Terkait kontroversi FDS, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agaknya ingin bersih-bersih. Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi menegaskan, inÂstansinya sejak awal tidak perÂnah memperkenalkan FDS. Kata dia, sebenarnya program yang ingin dikeluarkan Kemendikbud adalah Penguataan Pendidikan Karakter (PPK). Memang di Kemendikbud ada program FDS, dan program itu sudah lama berjalan di ribuan sekolah di Indonesia. Jadi FDS bukanlah kebijakan baru Kemendikbud. Berikut penuturan Didik kepada Rakyat Merdeka:
Bagaimana dengan kelanjuÂtan program FDS?
Oh, itu harus dijelaskan sebeÂlumnya, dari awal Kemdikbud tidak pernah mengeluarkan istilah full day school. Yang ada adalah Penguataan Pendidikan Karakter (PPK). PPK ini meÂmang sangat diperlukan oleh anak-anak kita.
Oh, itu harus dijelaskan sebeÂlumnya, dari awal Kemdikbud tidak pernah mengeluarkan istilah full day school. Yang ada adalah Penguataan Pendidikan Karakter (PPK). PPK ini meÂmang sangat diperlukan oleh anak-anak kita.
Lho tapi kenapa muncul istiÂlah FDS. Kemendikbud sudah menelusuri persoalan ini? Full day school itu memang ada yaitu satuan pendidikan yang menyelenggarakan seharian penuh mulai pagi sampai sore dan itu sudah jalan sekitar di 13 ribu sekolah di seluruh Indonesia. Jadi ini dua hal yang berbeda. Seperti halnya yang diterapkan di sekolah-sekolah di Jakarta. Di Jakarta hampir semua sekolah sudah lama menerapkannya.
Terus apa manfaatnya proÂgram PPK ini?Pertama itu ya untuk menyikaÂpi perkembangan iptek yang luÂar biasa sehingga anak-anak kita perlu diberi kekuatan dan daya tangkal untuk menghindari efek negatif dari kondisis tersebut.
Terus yang selanjutnya apa?Ya Anak-anak kita juga perlu dipersiapkan dengan kemanpuan dan keterampilan menghadapi era globalisasi dan hidup dimasa yang akan datang. PPK tidak dimulai dari nol tapi sudah berÂjalan dan diperkuat terus sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. PPK dilaksanakan melalui kurikulum, dan ekstrakurikuler.
Tapi untuk PPK ini, apakah waktunya juga akan diatur oleh pemerintah seperti halÂnya 'full day school'? Tidak, jadi pelaksanaan PPK ini ya nanti akan diserahkan sepenuhnya dengan kondisi masing-masing sekolah saja. Dikondisikan saja.
Berarti kepada pihak-pihak yang kemarin mempermasalahÂkan ini, Kemendikbud menjaÂmin tidak ada pemaksaan ya?Enggak ada pemaksaaan, karÂena mereka boleh melaksanakan PPK sesuai dengan kondisi dan kesiapan masing-kesiapan satuan pendidikan.
Oh ya, bagaimana untuk anggaran pendidikan, apa ada tambahan di tahun 2018?Untuk fungsi pendidikan inÂdikasinya naik, sebelumnya sekiÂtar Rp416 triliun menjadi sekitar Rp 440 triliun. Yang dikelola kemdikbud pusat ada kenaikan dari Rp39,8 menjadi Rp 40,1 triliun. Jadi Kemendikbud fokus pada percepatan pendidikan yang merata dan berkualitas pada 2018. Kemendikbud menÂerima Rp 440,9 triliun alokasi RAPBN 2018. Lalu anggaran tersebut terbagi menjadi beberapa fungsi, yakni, belanja pusat Rp 146,6 triliun, transfer ke daerah Rp 279,3 triliun dan pembiayaan Rp 15 triliun. Sementara anggaran yang tersisa pada Kemendikbud, yakni Rp 40,1 triliun.
Fokus anggaran di Kemendikbud untuk apa saja?Kemendikbud menyusun keÂbijakan penganggaran pada 2018, yakni yang pertama, memÂberikan perhatian yang lebih besar untuk pembiayaan proÂgram prioritas nasional bidang pendidikan yang tertuang dalam RKP 2018, yakni penguatan penÂdidikan vokasi dan peningkatan kualitas guru. Terus yang kedua, mendukung program prioritas nasional di bidang lain melalui penyelarasan pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Ketiga, penguatan penjaminan mutu pendidikan yang menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.
Keempat, pembangunan saÂrana prasarana pendidikan tetap dilakukan untuk meningkatÂkan kualitas pembelajaran dan diprioritaskan untuk daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Sarana dan prasaÂrana untuk penambahan akses akan diprioritaskan melalui angÂgaran transfer daerah.
Kelima, pembiayaan pembanÂgunan kebudayaan mulai diseÂlaraskan dengan undang-undang Pemajuan Kebudayaan, tujuanÂnya, pertama untuk peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan warisan budaya yang didukung dengan sistem registrasi warisan budaya yang terstruktur dan akurat. Kedua, peningkatan promosi budaya antarprovinsi dan promosi budaÂya Indonesia ke mancanegara.
Lantas untuk PPK anggaÂrannya berapa? Semua program dan kegiatan diarahkan untuk penguatan karakter. Pemerintah mengangÂgarkan Rp 172,3 miliar untuk PAUD, keaksaraan, pendidikan kesetaraan dan pendidikan keluÂarga. Sementara untuk guru dan tenaga kependidikan, pemerinÂtah menganggarkan Rp 6.407 miliar. ***
