Harry Hikmat: Mental Masyarakat Harus Diubah, Jangan Sampai Mental Menerima Bansos Terus

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos ini mengungkapkan, saat ini ada fenomena unik dari para pen­erima dana bantuan sosial (ban­sos) di daerah. Mereka yang dulu mau menerima dana bansos, kini mereka enggan menerima dana bansos lagi. Alasannya, katanya mereka sudah merasa tidak miskin lagi.

Selain bicara soal peruba­han perilaku penerima bansos, Harry juga menjelaskan tentang penambahan anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dari yang sebelumnya pada tahun 2017 sebesar Rp 11,3 triliun untuk 6 juta keluarga penerima, pada 2018 nanti akan ditambah menjadi Rp 17,3 triliun untuk 10 juta penerima.

Sebagaimana diketahui, tu­juan PKH sejak awal tak hanya mengurangi beban keluarga miskin, tapi juga untuk men­ingkatkan taraf hidup keluarga penerima melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Lantas apa saja langkah yang sudah ditempuh Kementerian Sosial (Kemensos) sehingga terjadi perubahan perilaku pada penerima bansos? Dan apa saja langkah yang disiapkan untuk mendorong produktivitas pen­erima PKH? Berikut penuturan lengkap Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Harry Hikmat:

Apa maksud dari meng­haramkan istilah miskin da­lam dana bantuan sosial yang diberikan pada masyarakat?
Jadi begini, kami mengharam­kan menggunakan istilah miskin karena dengan diberikan kata miskin itu secara tidak langsung telah melabeli mereka dan mem­buat mereka mindsetnya. Oh iya, saya ini kan miskin. Nah, kami mau mengubah itu.

Memang tujuannya untuk apa sih?
Ya tujuannya itu untuk men­gubah pola pikir tersebut di­harapkan juga akan membuat masyarakat menjadi tidak ber­gantung pada dana bantuan sosial pemerintah. Itu berjalan bertahun-tahun, mereka jadi penerima program miskin. Akhirnya ya mereka terbiasa dengan istilah miskin. Nah ini yang harus diubah mindset-nya. Jadi budaya malu juga ditanamkan oleh para pendamping. Jangan merasa bangga karena menerima bantuan pemerintah terus-menerus. Itu yang harus kita upayakan.

Jadi di family development session, di nama program, di aktivitas pendampingan, di keg­iatan mikro pada pendampingan, kita haramkan menggunakan istilah miskin. Karena dengan diberikan kata miskin itu mela­beli mereka. Membuat mereka mindset-nya oh saya ini kan miskin.

Lalu penggantinya seperti apa?
Dengan kata sejahtera. (Kata sejahtera) ini secara tidak lang­sung memberikan dorongan atau stimulus kepada mereka untuk tidak terus menerus mengan­dalkan dana bantuan tersebut. Dengan kata itu, mereka secara tak langsung didorong agar mer­eka tidak miskin.

Dimotivasi agar mereka tidak hanya menerima, bahwa bantuan ini dimaksudkan untuk mereka menjadi sejahtera bukan untuk menjadi miskin selamanya. Nah ini sekarang kami harus melakukan resertifikasi terhadap status sosial ekonomi dimulai dari tahun 2007 sampai 2012, hal tersebut dilakukan untuk mendukung upaya kami agar mereka menjadi sejahtera, lebih produktif, sehat, pintar.

Apakah akan ada penamba­han dana Program Keluarga Harapan untuk tahun de­pan?
Berdasarkan pertimbangan, Presiden Joko Widodo mengang­gap Program Keluarga Harapan (PKH) efektif mengurangi kemiskinan dan kesenjangandi Indonesia tersebut, ada per­luasan dari 6 juta keluarga ke 10 juta keluarga pada 2018 mendatang.

Tapi selain meningkatkan jumlah pemberian PKH, pe­merintah juga mendorong peningkatan pemberdayaan penerima. Perlu perubahan sikap perilaku. Mental mereka jangan sampai mental menerima bansos terus.

Lantas perubahan perilaku seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Caranya untuk perubahan perilaku itu antara lain dengan pendampingan so­sial yang intensif. Sehingga, para penerima PKH bisa ter­motivasi untuk meningkatkan produktivitasnya. Kalau skema ini bisa terlaksana, maka kontri­busi pengurangan kesenjangan kemiskinan bisa tercapai.

Kabarnya banyak warga yang mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan so­sial, benar itu terjadi?
Iya, di Jawa Tengah, ada sekitar 14.000 (penerima ban­sos), nggak kecil (jumlahnya), yang mengundurkan diri karena mereka sudah tidak miskin lagi. Jawa Barat teridentifikasi 2.600 (masyarakat penerima bansos).

Daerah mana saja yang paling banyak warganya men­gundurkan diri sebagai pen­erima dana bansos itu?
Jawa Tengah paling banyak sementara Jateng karena pen­dampingan juga cukup gencar. Disosialisasikan agar mereka tidak merasa miskin terus. Itu penting. ***