Berita

Brahmantya Satyamurti Poerwadi/Net

Wawancara

WAWANCARA

Brahmantya Satyamurti Poerwadi: Cabut Subsidi Solar Bagi Nelayan Hanya Wacana, Masih Dipelajari Lagi

SELASA, 08 AGUSTUS 2017 | 09:26 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Wacana pencabutan sub­sidi solar untuk nelayan yang dilontarkan Menteri Kelautan Dan Perikanan Susi Pudjiastuti beberapa waktu lalu telah mem­buat resah nelayan kecil.

Menteri Susi mengungkapkan, alasannya mencabut subsidi solar bagi nelayan. Dia bilang, selama ini banyak nelayan kecil justru tidak mendapatkan solar subsidi. Solar itu justru ban­yak mengalir ke perusahaan. Nelayan justru mendapatkan solar dengan harga yang tinggi. "Jadi yang dibayar oleh nelayan itu justru harga termahal. Cabut saja subsidi kalau begitu, yang penting bapak (Direktur Utama Pertamina) janji harus ada so­lar," ujar Susi.

Pernyataan Susi itu memang baru wacana, namun dampak­nya sudah meresahkan banyak nelayan. Untuk itu sejauh ini su­dah sampai mana pembahasan­nya, dan adakah kemungkinan wacana itu direalisir? Berikut pernyataan anak buah Menteri Susi Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, Brahman Satyamurti Poerwadi terkait usulan terse­but;


Jadi apakah usulan Menteri Susi itu sudah akan direal­isasikan?
Kebetulan saya enggak ikut waktu acara dengan Pertamina itu, jadi enggak mengerti ba­gaimana hasil pertemuannya. Cuman usulan itu sebetulnya adalah wacana yang lagi kami pelajari.

Kenapa wacana ini bisa tiba-tiba muncul sih?
Karena subsidi kadang-kadang kan ada yang enggak tepat sasa­ran. Kami akan koordinasikan dengan BUMN, ini bagaimana toh. Kemudian juga dengan DPR. Hal itu kami lakukan untuk melihat pro-kontranya seperti apa. Terkait ini kita juga harus melihat bagaimana dunia internasional. Ini kan sedang dibahas di WTO (World Trade Organization).

Kalau dunia internasional memutuskan untuk mencabut subsidi bagi nelayan, apakah Indonesia akan mengikuti langkah tersebut?
Kalau kita tetep harus ada, ya ada. Tapi intinya wacana itu disampaikan supaya kita koordinasikan. Kita Indonesia masih pelajari.

Artinya belum pasti dicabut sebetulnya ya?
Lho, ini kan wacana untuk dipelajari. Siapa yang mau cabut? Belum dicabut itu baru wacana.

Kami diminta untuk pelajari. Karena kan di daerah itu kadang-kadang subsidi tidak tepat sasa­ran. Kalau enggak tepat sasaran kan kasihan nelayan, mestinya dapat jadi enggak.

Tapi kan katanya ditarget­kan tahun depan?
Belum, belum. Ibu kan lagi kunjungan ke Natuna. Nanti lah nunggu beliau bagaimananya.

Kalau ini baru wacana, lantas apa strateginya agar subsidi tepat sasaran?
Kan kami pelajari. Kan baru disampaikan. Sekarang Pak Sekjen, saya, Dirjen Tangkap kan mempelajari. Kan dipeta­kan dulu letak masalahnya. Jadi begitu.

Apakah akan ada tim yang menbahas wacana ini lebih mendalam?
Ini kan baru wacana, kami akan lihat kebutuhannya dulu seperti apa. Kamk pelajari data-datanya dulu lah mas. Artinya kalau bisa jadi ya bisa jadi. Masalah ada tim atau tidak ya kamki pelajari dulu data-data lainnya, penyalurannya seperti apa segala macem. Kan kami juga enggak mau subsidi tidak tepat sasaran. ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya