Berita

Brahmantya Satyamurti Poerwadi/Net

Wawancara

WAWANCARA

Brahmantya Satyamurti Poerwadi: Cabut Subsidi Solar Bagi Nelayan Hanya Wacana, Masih Dipelajari Lagi

SELASA, 08 AGUSTUS 2017 | 09:26 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Wacana pencabutan sub­sidi solar untuk nelayan yang dilontarkan Menteri Kelautan Dan Perikanan Susi Pudjiastuti beberapa waktu lalu telah mem­buat resah nelayan kecil.

Menteri Susi mengungkapkan, alasannya mencabut subsidi solar bagi nelayan. Dia bilang, selama ini banyak nelayan kecil justru tidak mendapatkan solar subsidi. Solar itu justru ban­yak mengalir ke perusahaan. Nelayan justru mendapatkan solar dengan harga yang tinggi. "Jadi yang dibayar oleh nelayan itu justru harga termahal. Cabut saja subsidi kalau begitu, yang penting bapak (Direktur Utama Pertamina) janji harus ada so­lar," ujar Susi.

Pernyataan Susi itu memang baru wacana, namun dampak­nya sudah meresahkan banyak nelayan. Untuk itu sejauh ini su­dah sampai mana pembahasan­nya, dan adakah kemungkinan wacana itu direalisir? Berikut pernyataan anak buah Menteri Susi Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, Brahman Satyamurti Poerwadi terkait usulan terse­but;


Jadi apakah usulan Menteri Susi itu sudah akan direal­isasikan?
Kebetulan saya enggak ikut waktu acara dengan Pertamina itu, jadi enggak mengerti ba­gaimana hasil pertemuannya. Cuman usulan itu sebetulnya adalah wacana yang lagi kami pelajari.

Kenapa wacana ini bisa tiba-tiba muncul sih?
Karena subsidi kadang-kadang kan ada yang enggak tepat sasa­ran. Kami akan koordinasikan dengan BUMN, ini bagaimana toh. Kemudian juga dengan DPR. Hal itu kami lakukan untuk melihat pro-kontranya seperti apa. Terkait ini kita juga harus melihat bagaimana dunia internasional. Ini kan sedang dibahas di WTO (World Trade Organization).

Kalau dunia internasional memutuskan untuk mencabut subsidi bagi nelayan, apakah Indonesia akan mengikuti langkah tersebut?
Kalau kita tetep harus ada, ya ada. Tapi intinya wacana itu disampaikan supaya kita koordinasikan. Kita Indonesia masih pelajari.

Artinya belum pasti dicabut sebetulnya ya?
Lho, ini kan wacana untuk dipelajari. Siapa yang mau cabut? Belum dicabut itu baru wacana.

Kami diminta untuk pelajari. Karena kan di daerah itu kadang-kadang subsidi tidak tepat sasa­ran. Kalau enggak tepat sasaran kan kasihan nelayan, mestinya dapat jadi enggak.

Tapi kan katanya ditarget­kan tahun depan?
Belum, belum. Ibu kan lagi kunjungan ke Natuna. Nanti lah nunggu beliau bagaimananya.

Kalau ini baru wacana, lantas apa strateginya agar subsidi tepat sasaran?
Kan kami pelajari. Kan baru disampaikan. Sekarang Pak Sekjen, saya, Dirjen Tangkap kan mempelajari. Kan dipeta­kan dulu letak masalahnya. Jadi begitu.

Apakah akan ada tim yang menbahas wacana ini lebih mendalam?
Ini kan baru wacana, kami akan lihat kebutuhannya dulu seperti apa. Kamk pelajari data-datanya dulu lah mas. Artinya kalau bisa jadi ya bisa jadi. Masalah ada tim atau tidak ya kamki pelajari dulu data-data lainnya, penyalurannya seperti apa segala macem. Kan kami juga enggak mau subsidi tidak tepat sasaran. ***

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Gol Dramatis Lautaro Martínez Bawa Argentina ke Final

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:20

KPK Watch Dorong DPR Percepat Bahas RUU Perampasan Aset

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:03

Klaster Asabri-Jiwasraya dari Suap, Gratifikasi, hingga Pencucian Uang

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:30

Pecat Jaksa Agung ST Burhanuddin!

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:08

Pemilu 2029 Inkonstitusional Jika UU Pemilu Tak Direvisi

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:04

Gus Miftah Terima Uang Haram Rp100 Juta? Ah, Jangan Bercanda

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:40

Fahira Idris: Ancaman Bom Bukan Candaan!

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:08

Kasus Febrie Adriansyah Berpeluang Antiklimaks

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Dominasi Agrinas di KDKMP Membahayakan Desa

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Kejagung Bikin Dagelan Kasus Febrie Adriansyah

Kamis, 16 Juli 2026 | 01:18

Selengkapnya