Berita

HM Prasetyo/Net

Wawancara

WAWANCARA

HM Prasetyo: Kami Berharap KPK Berani Menindak Semuanya, Jangan Hanya Jaksa

SENIN, 07 AGUSTUS 2017 | 09:38 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan ada sem­bilan jaksa yang terlibat ka­sus korupsi dan dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2008. Dari jumlah tersebut, ada lima yang ditangkap di era HM Prasetyo menjabat sebagai Jaksa Agung. Terbaru KPK menangkap Kajari Pamekasan, Jatim Rudi Indra Prasetya 2 Agustus kemarin. Dia ditangkap saat akan menerima uang sebesar Rp 250 juta dari Agus Mulyadi, selaku Kades Dassok, dan Noer Solehhodin melalui Sutjipto Utomo di ru­mah Dinas Kajari. Bagaimana pandangan Jaksa Agung HM Prasetyo terkait hal? Berikut penuturan lengkapnya;

Apa tanggapan Anda atas OTT terhadap Kejari Pemekasan?
Kebetulan KPK menemukanoperasi tangkap tangan, ya silakan saja diperiksa. Saya tidak akan pernah membela, menghalangi, mencegah, dan seba­gainya.

Apa yang akan Kejaksaan lakukan terkait kasus ini?

Apa yang akan Kejaksaan lakukan terkait kasus ini?
Tentu akan diterapkan kode etik jaksa dalam penanganan ka­sus ini. Tapi penyidikannya oleh KPK silakan saja jalan terus.

Akibat kejadian ini Kejaksaankan jadi dicap jelek olehpublik. Apa tanggapan Anda?
Kalau di instansi satu orang pakai narkoba, apakah semuanya pakai narkoba? Tidak kan? Kalau salah satu di antaranya jadi bandar narkoba, atau back­ing bandar, apakah instansi ini jadi backing bandar narkoba? Nggak kan? Masalah ini harus dilihat satu per satu, kasuistik.

Meski begitu, kan sudah 5 orang jaksa yang tertangkap KPK di masa kepeminpinan Anda?
Ini masalah manusianya, dan itu kembali kepada pribadi masing-masing. Bahwa terbukti bersalah ya kita tindak. Banyak jaksa kok yang saya pecat.

Bukan karena pengawasan atau langkah pencegahannya tidak berjalan?
Bukan begitu. Kami itu selalu melakukan antisipasi, selalu ada pengawas yang turun. Ada inspeksi pimpinan, inspeksi umum, inspeksi kasus. Itu pengawasannya.

Lalu kenapa kejadian semacam ini tidak bisa dicegah?

Perlu diketahui, jaksa itu ada 10.000 orang lebih, dan di seluruh wilayah tanah air. Kami enggak mungkin peloto­tin satu-satu, setiap saat, setiap menit. Jadi ini kembali kepada oknumnya masing-masing. Saya sudah pesan ke mereka supaya bertugas dengan baik, dan bebas dari perbuatan tercela apa pun. Tapi yang namanya manusia kan, dalam satu keluarga saja ada yang nakal, apalagi 10.000 orang lebih.

Lalu apa yang akan kejak­saan lakukan untuk mengatasi para jaksa nakal tersebut?
Kami akan lakukan evaluasi dan terus meningkatkan penga­wasan. Kami enggak akan ber­henti, siapa pun yang salah harus dihukum. Selain itu juga saya mengharapkan batuan dari KPK, untuk memberantas para jaksa bermasalah ini. Saya su­dah bilang ke KPK, kalau ada oknum kejaksaan yang masih melakukan seperti itu silakan tindak saja, sepanjang ada fakta dan buktinya. Tentunya harus menggunakan prosedur yang benar

Kalau nanti jadi lebih ban­yak jaksa yang ditangkap bagaimana?
Justru yang kami harapkan KPK berani menindak semuanya. Jangan hanya jaksa. Apa di tempat lain bersih seperti kapas? Tidak juga kan. Kami berharap KPK harus ada keberanian, jan­gan ada tebang pilih. Yang pasti kami terbuka.

Akibat kasus ini beberapa ak­tivis antikorupsi terus mendesak Anda untuk mundur. Apa tang­gapan anda terkait hal ini?
Mereka jangan seperti jadi penonton sepak bola. Kalau mereka bermain sendiri apakah bisa? Kalau dia menjadi Jaksa Agung, apakah dia akan lebih baik? Kan belum tentu.

Karena seperti yang saya ka­takan tadi, jaksa itu kan 10.000 orang lebih. Enggak mungkin pelototin satu-satu, setiap saat, setiap menit. ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya