Berita

Harry Tanoe/Net

Politik

Persimpangan Jalan

KAMIS, 03 AGUSTUS 2017 | 18:37 WIB | OLEH: ZENG WEI JIAN

SAYA dikirimin foto Bapak Prabowo, Harry Tanoe dan Anies Baswedan. Foto reminiscene Pilgub DKI kemarin. Hari ini, Harry Tanoe (HT) dan Perindo dikabarkan nyebrang ke pemerintah. Dan terjadi lagi, HT jadi bulan-bulanan cyberbullies. Yang membully, bukan hanya buzzer oposisi, tapi juga simpatisan Hanura dan Nasdem. Kedua partai politik ini paling freak out bila Perindo masuk ruling circle.

Sikap politik mestinya dianalisa secara politik. Bukan dicibir, dibully, digosipin. Seorang netizen, Alhadi Muhammad bertanya ke mana kiblat politik HT. Saya menyayangkan bila nanti (pasca kongres Desember) Perindo benar-benar Pro Joko. Dirilisnya wacana ini, bagi saya, adalah salah satu indikator melemahnya soliditas oposisi pasca Ahok tumbang.

Menurut dugaan Ratna Sarumpaet, "HT membelot ke kubu Joko karena kecewa tidak ada yang membela dia dalam kasus yang sedang dia hadapi. Masih ada kemungkinan merangkul kembali HT asal kelompok kita tidak terlalu kaku dalam bepolitik. Bagaimanapun peran HT dan MNC sepanjang perjuangan bela Islam sangat berarti."


Tapi biasa setelah menang revolusi, faksi dan tokoh-tokoh saling berkelahi sendiri. Setelah Komunis Tiongkok menang, friksi internal pecah. Liu Xiao Qi, Zhu De, Peng De Huai, Lin Biao, Zhou Enlai dan Chairman Mao saling berebut pengaruh. Rebutan kue kemenangan. Stalin memburu Trotsky sampai ke Amerika pasca USSR dibentuk dan kematian Lenin. Jasa-jasa Trotsky dalam revolusi langsung dilupakan. Padahal Leon Trostky adalah pendiri dan komandan Red Army. Pangkatnya People's Commissar of Military and Naval Affairs. Setingkat Pangab.

Tapi saya kira, tabiat politik Indonesia tidak begitu. Mestinya tidak begitu.

Pasca Ahok tumbang, kelompok oposisi seharusnya jadi semakin besar dan solid. Bukan sebaliknya. Rapuh, mengerdil, ribut sendiri dan runtuh. Seperti menara pasir kering diterpa angin semilir.

Memang, mengalahkan musuh lebih mudah dibanding merawat kemenangan.

Secara politik, lebih menguntungkan bagi HT dan Perindo merapat ke pusat kekuasaan. Bisnis lancar, nggak digencet problem hukum, Perindo bisa lolos verifikasi. Secara pribadi, HT bisa menggantikan Ahok sebagai simbol "kebhinekaan" kubu sebelah.

Saya tidak lihat Perindo dapet peran dalam Tim Anies Sandi. Padahal mereka ikut aktif berperan memenangkan paslon No. 3. Ada kesan, HT dan Perindo dianaktirikan pasca Ahok tumbang.

Bagi saya, 1000 teman masih kurang. Satu orang musuh sudah terlalu banyak. Loncatnya HT dan Perindo mestinya direspon dengan evaluasi diri kelompok oposisi. A great lost. Tapi itu semua pilihan politik HT dan Perindo. Saya hargai. Tapi kita akan berseberangan di masa itu.

Di balik semua negativitas dan wrong treatment yang diterima HT dan Perindo, ada batu ujian.

Dalam skala mikro, saya pun diserang, dicibir, dibully, difitnah oleh segelintir orang yang mengklaim paling berjasa menumbangkan Ahok. Orang-orang nggak waras dan para pencari tenar. Persatuan tinggal kenangan. Bye-bye brotherhood. Tapi, tidak ada alasan bagi saya untuk loncat pager dan meninggalkan para ulama, mujahid, umat Islam dan rakyat yang sedang dizolimi.

Dilema HT dan Perindo jauh lebih kompleks. Saya bisa mengerti. Tapi saya tetap berharap HT dan Perindo tegar dan tidak meninggalkan garis-rakyat. Tanpa united front, perjuangan nasionalistik akan sia-sia. Ingat kata Bung Karno, "Nasionalisme itu jalah suatu itikad; suatu keinsyafan rakjat bahwa rakjat itu ada satu golongan, satu "bangsa"!". [***]

Penulis merupakan aktivis Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (Komtak)

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya