Sekretaris 1 Satgas Sapu Bersih Pugutan Liar (Saber Pungli), Mayjen Andrie Soetarno mengakui bahwa praktik pungli masih terjadi di lingkungan TNI dan Polri.
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan memastikan bahwa memberantas Pungli merupakan salah satu prioritas pemerintah.
"Harapan dari DPR untuk agar ini dilakukan proses meminimalisir atau sampe menghilangkan pungli," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/8).
Karena, lanjut Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini, pada hakikatnya pungli memang dilarang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
"Tetapi barang kali di luar dari itu pasti ada oknum yang bermain-main dengan pemanfaatan jasa dengan UU itu. Ini yang main mata oknum dengan pemakai, kaitan kepentingan undang-undang yang tentunya di luar koridor hukum. Inilah yang kita harapkan pungli ini segera menjadi hal yang harus kita hindari sama-sama. Karna sejak zaman puluhan tahun lalu, di negara manapun, ga cuma indonesia," jelasnya.
Praktik pungli nampaknya memang masih marak terjadi di Ibukota. Praktik terlarang itu bahkan konon masih marak terjadi di daerah-daerah.
"Poin-poinnya tentunya aparat-aparat pemerintah sudah tahulah ya, potensi mana, daerah mana bisa memungkinkan adanya peluang ya adanya hal-hal yang dirasa perlu diawasi lebih intensif dalam kaitan untuk mencegah pungli yang harus kita hindari," katanya.
Saber Pungli dibentuk pemerintah sejak setahun yang lalu. Namun hingga kini praktik Pungli masih marak. Dipertegas apakah Saber Pungli harus dievaluasi, Taufik nampaknya setuju. Namun ditekankannya bahwa untuk memberantas Pungli harus ada kerjasama intensif antara pemerintah pusat dengan daerah.
"Kalau Saber Pungli kan secara nasional ya. Jadi barang kali lebih makro kena pungli ini kan ada daerah, mungkin tingkat layanan publik, kecamatan hingga desa. Ini kan sangat kompleks sekali. Kalau ini ditarik ke tingkat ke kementerian, saya kira kompleksitasnya sangat tinggi," ungkapnya.
"Tapi kalau terkait dengan hal-hal yang menyangkut penyimpangan penyalahgunaan wewenang atau korupsi, itu tentunya yang terkait hal-hal yang menyangkut performance kementerian barulah kita harapkan pemerintah bisa intens dalam melakukan pengawasan," sambungnya.
"Tapi kalau pungli ya jangan sampai diserahkan ke pemerintah pusat saja. Tapi bupati, gubernur itu juga harus bekerjasama. Karena ini levelnya sangat kompleks, bisa terjadi dimana-mana. Ini antara Pemerintah pusat dan daerah harus saling berkoordinasi," demikian Taufik.
[zul]
