Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menggelari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan istilah rajawali. Sebagai rajawali, KPK pun dimintanya untuk berani menghadapi Pansus Hak Angket yang dibentuk DPR. Sebagai rajawali, KPK juga diyakininya tidak akan menjadi lemah hanya gara-gara ada Pansus Hak Angket.
“Percayalah, KPK sebagai rajawali akan tetap menjadi rajawali. KPK tidak akan pernah menjadi perkutut meski semua orang ingin merubahnya menjadi perkutut,†ucap Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, Selasa (2/8).
Kata Bambang, selama ini, Pemerintah, DPR, dan masyarakat telah memberikan dukungan penuh kepada KPK dalam memberantas korupsi. Selama 15 tahun berdiri, sudah banyak yang diperbuat KPK. Banyak koruptor kelas kakap yang ditangkap dan dipenjarakan.
“Untuk semua itu, apresiasi yang setinggi-tingginya patut diberikan kepada KPK dan seluruh jajarannya,†tegas Bambang.
“Untuk semua itu, apresiasi yang setinggi-tingginya patut diberikan kepada KPK dan seluruh jajarannya,†tegas Bambang.
Namun begitu, lanjutnya, DPR tetap merasa perlu untuk membentuk Pansus Hak Angket. Alasannya, DPR melihat ada beberapa masalah di internal KPK, mulai dari tata kelola sumber daya manusia (SDM) sampai kepatuhan kepada Undang-Undang. Yang lebih parah lagi, DPR menganggap ada oknum di KPK yang menyalahgunakan kepercayaan selama ini dengan bertindak semena-mena dan keluar koridor hukum.
Bambang menyadari, pembentukan Pansus ini berisiko besar bagi DPR dan para politisi di dalamnya. Banyak pihak yang menolak, bahkan mencibir. Namun begitu, pihaknya tidak mau mundur. Sebab, membentuk Pansus adalah pengejawantahan fungsi pengawasan.
“Ketika melakukan pendalaman masalah dengan turun ke lapangan, Pansus DPR mencatat sejumlah temuan. Termasuk temuan yang berasal dari penuturan beberapa narapidana korupsi. Memang, publik tidak harus memercayai penuturan atau keluh kesah mereka. Tetapi, menjadi kewajiban Pansus untuk mencatat dan menampung informasi dari para narapidana itu. Sebab, selama menjalani proses hukum, mereka mengalami dan merasakan langsung perlakuan KPK. Informasi dari mereka tetap penting sebagai acuan untuk mempelajari kemungkinan penyimpangan atau tindakan bernuansa abuse of power,†jelas politisi Golkar ini.
Bambang menegaskan, KPK berhak membantah semua tudingan dan informasi miring yang didapat Pansus selama ini. Namun, membatahnya tidak cukup hanya lewat media dengan mengatakan semua tudingan itu tidak benar. KPK harus terbuka kepada publik tentang bagaimana kondisi internal terkini. DPR pun menunggu KPK untuk mengemukakan semua bantahannya di depan Pansus.
“Tidak ada alasan untuk takut terhadap Pansus Hak Angket,†demikian Bambang.
[san]
