Berita

Fadli Zon/net

Politik

TPF Novel Baswedan Dibentuk, Fadli Zon Dukung Jokowi

SELASA, 01 AGUSTUS 2017 | 00:15 WIB | LAPORAN:

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon tidak mempermasalahkan Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Kapolri Tito Karnavian untuk mengungkap kasus penyiraman terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.

Dalam menindaklanjuti perintah tersebut, Kapolri Tito kemudian membentuk tim pencari fakta (TPF) yang terdiri dari tim gabungan antara Polisi dengan KPK.

"Ya saya kira tidak ada masalah kalau ini merupakan keingan dari Presiden dan juga Polri," katanya saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7).


Fadli berharap, adanya tim tersebut dapat mengungkap kasus Novel dengan lebih cepat lagi. Karena menurut dia, jika pemerintah sudah memutuskan harus dibentuk tim gabungan, berarti memang ada masalah dalam penanganan kasus tersebut.

"Kenapa ini sampai hampir 4 bulan tapi tidak ada satu penyelesaian? Saya kira ini satu sinyal memang ada masalah di dalam masalah pengungkapan ini. Kita berharap masalah ini cepat selesailah. Jangan diperpanjang," ujarnya.

Sebab menurut dia, kasus Novel merupakan kasus penegakan hukum yang sangat sederhana yang harusnya dapat diungkap dengan cepat. Apa lagi bukti-bukti awalnya seperti CCTV sudah ada.
 
"Ada satu tindak pelanggaran hukum dalam satu teror penyiraman air keras tinggal diungkap siapa yang melakukannya," imbuhnya.

Sebelumnya, dalam suatu wawancara, Novel Baswedan pernah mengaku bahwa mengetahui ada keterlibatan jenderal polisi bintang tiga dalam penyiraman air keras di wajahnya. Fadli Zon mendorong agar Novel ungkap saja nama jenderal itu.

"Kan kalau saudara Novel mengatakan itu, tinggal diungkap siapa kira-kira. Benarkah ada keterlibatan itu? Kalau memang benar, ya tentu perlu ada satu tindakan sesuai hukum yang berlaku. Kalau tidak benar, berarti kan harus diklarifikasi. Tidak boleh menuduh," tegasnya.[san]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya