Berita

Foto: Istimewa

Politik

Tiga Saran Legislator Demokrat Selesaikan Polemik Penggunaan Dana Haji

SENIN, 31 JULI 2017 | 19:21 WIB | LAPORAN:

Kalangan dewan prihatin terhadap polemik pemberitaan rencana penggunaan dana haji untuk pembangunan Infrastruktur.

Anggota Komisi VIII DRP Dwi Astuti Wulandari, menjelaskan bahwa ‎tidak ada penjelasan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sebagai lembaga yang berwenang, atas isu sensitif ini.

"Tidak ada yang menjelaskan kepada masyarakat secara baik dan komprehensif. Sehingga, tidak dapat disalahkan jika masyarakat memiliki pendapat masing-masing terkait wacana dana haji yang akan digunakan pemerintah tersebut," ucap dia dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Senin (31/7).


Dwi menjelaskan, ada beberapa pandangan yang bisa ditindaklanjuti guna menyelesaikan polemik tersebut.

Pertama, sebaiknya Pemerintah secepatnya menerbitkan turunan UU 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Baik itu berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, maupun regulasi lainnya terkait teknis sebagai panduan pelaksanaan tata kelola dana haji.

"Ini untuk memberikan kepastian hukum dan pijakan kebijakan lainnya," terang Dwi.

Kedua, mendesak secepatnya kepada Pemerintah, BPKH, MUI, untuk duduk bersama guna merumuskan regulasi pengelolaan dana haji sesuai asas yang diatur dalam Undang-Undang, yakni asas prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, asas manfaat, nirlaba, transparan, akuntabel, dan asas kemaslahatan umat Islam.

Ketiga, lanjut Dwi, polemik dana haji ini tidak terlepas dari hambatan psikologis akibat sikap, perlakuan, kebijakan politik Pemerintah yang dirasa sebagian pihak tidak ramah dengan Islam. Hal tersebut telah membuat hilangnya kepercayaan publik (public untrust) terhadap Pemerintah. Ketersinggungan ini yang kemudian menjadi 'bumbu' pro dan kontra terhadap rencana Presiden Jokowi menggunakan dana haji untuk pembiyaan infrastruktur.

"Oleh karenanya, tugas Pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik, memperbaiki gaya politik dan sikapnya terhadap kepentingan umat Islam. Agar hambatan psikologis dan benturan-benturan aksi dan reaksi tidak terus terjadi menjadi polemik dan perdebatan yang sia-sia," tandasnya. [sam]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Galang Kekuatan Daerah, Reynaldo Bryan Mantap Maju Jadi Caketum HIPMI

Sabtu, 16 Mei 2026 | 08:13

Anak Muda Akrab dengan Investasi, tapi Tanpa Perencanaan Finansial

Sabtu, 16 Mei 2026 | 07:59

Cuaca Ekstrem di Arab Saudi, DPR Ingatkan Jemaah Haji Waspadai Heatstroke

Sabtu, 16 Mei 2026 | 07:46

Dolar AS Menguat 5 Hari Beruntun Dipicu Lonjakan Minyak dan Efek Perang Iran

Sabtu, 16 Mei 2026 | 07:33

Sindikat Internasional Digrebek, Komisi XIII DPR Minta Pemerintah Serius Berantas Judol!

Sabtu, 16 Mei 2026 | 07:19

STOXX hingga DAX Ambles, Investor Eropa Dibayangi Risiko Inflasi

Sabtu, 16 Mei 2026 | 07:03

Pesanan Hukum terhadap Nadiem Bernilai Luar Biasa

Sabtu, 16 Mei 2026 | 06:44

Volume Sampah di Bogor Melonjak Imbas MBG

Sabtu, 16 Mei 2026 | 06:37

Industri Herbal Diprediksi Berkembang Positif

Sabtu, 16 Mei 2026 | 06:23

Adi Soemarmo Masuk Tiga Besar Embarkasi Haji Tersibuk

Sabtu, 16 Mei 2026 | 06:16

Selengkapnya