PAN Konsisten Dukung Pemerintah Sampai 2019

Belakangan ini beredar di media sosial pernyataan Partai Amanat Nasional (PAN) soal sikap politik. Di mana, terdapat sikap penolakan terhadap salah seorang calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta lalu, penolakan pembubaran ormas tanpa pengadilan, serta menolak presidential threshold sebesar 20 persen.

"Kalau dengan ketiga sikap di atas PAN dinilai tidak bisa dipertahankan di dalam koalisi dan presiden menghentikan koalisi dengan PAN, dan memberhentikan kader PAN dari kabinet. Tentunya PAN dengan kepala tegak siap menerimanya, PAN hanya taat pada konstitusi, berkoalisi bukan untuk melawan konstitusi," isi pernyataan yang viral tersebut.

Menanggapi hal tersebut Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno menilai bahwa pernyataan itu bukanlah sikap resmi yang dirilis partainya.

"Saya menduga yang membuat dan memviralkan konten tersebut bukan kader PAN," katanya kepada wartawan, Senin (31/7).

Menurut Eddy, bisa saja ada pihak-pihak tertentu yang ingin memanas-manasi hubungan PAN dengan pemerintah selama ini.

"Ketika PAN berbeda pandangan dengan partai-partai pendukung pemerintah lainnya. Terkesan ada pihak yang ingin memperkeruh suasana antara PAN dengan pemerintah," beber Eddy.

Padahal, lanjutnya, dalam demokrasi berbeda pendapat dan pemikiran adalah hal yang sangat lazim.

"Inilah bunga-bunga demokrasi. Sehingga perbedaan tersebut jangan dilihat sebagai pembangkangan terhadap komitmen awal PAN terhadap pemerintah, namun sebagai masukan yang patut dipertimbangkan. Di sinilah dituntut kearifan kita dalam berpolitik ketika menyikapi sudut pandang yang belum sejalan dengan parpol koalisi pemerintah. Dalam satu rumah saja, saudara sedarah daging belum tentu akur selamanya. Namun perbedaan ini tidak lantas menjadikan mereka mantan kakak atau adik," jelasnya.

"Sejauh ini komunikasi antara PAN dengan pemerintah tetap lancar dan kondusif," tegas Eddy. [wah]