Berita

Foto/Net

Politik

Terimakasih Pak Jokowi, Telah Membuka Kotak Pandora Dana Haji

SENIN, 31 JULI 2017 | 09:58 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

DANA haji selama ini tersimpan dalam kotak pandora, yakni bank-bank pemerintah, bank swasta dan asing serta di surat utang negara (SUN).

Dana haji adalah pelampung penyelamat dari pemerintahan Jokowi dan sektor perbankkan nasional. Dana haji digunakan sebagai bantalan kas pemerintah bersama dana Jamsostek, Taspen, Asabri atau tabungan TNI dan Polri.

Bunga atas dana-dana itu sangat tinggi. Terutama dana haji. Bagi pemerintah, dunia perbankan dana haji sangat aman karena pasti tidak dicairkan oleh pemiliknya.


"Makin lama orang naik haji, makin bagus dana itu bagi pemerintah dan bank" itulah mengapa sekarang orang naik haji makin lama, bukan semata-mata karena kuota, akan tetapi karena desain sektor keuangan.

Bunga setahun seharusnya sanggup memberangkatkan jamaah haji Indonesia jatah setahun 250 ribu orang secara gratis.

Namun para jemaah haji pemilik rekening haji tidak pernah mendapat manfaat dari dana tersebut. Dana itu entah kemana larinya. Boleh jadi habis dimakan para koruptor dalam pemerintahan dan DPR serta lembaga penegak hukum. Bagi rata barangkali.

Justru bagi para pemilik rekening haji malah harus membayar ongkos naik haji yang termahal di dunia, dengan pelayanan yang sangat buruk dan berbagai kericuhan lainnya terjadi setiap musim haji.

Langkah Jokowi membuka kotak pandora dana haji sudah tepat, sebagai bentuk terimakasih pemerintah pada pemilik rekening haji.

Bayangkan kalau dana itu dapat ditarik dalam serempak, maka pemerintah Jokowi langsung bankrut, dan sektor perbankkan kita langsung bangkrut.

Oleh kerena itu sudah sepantasnya para pemilik rekening haji mendapatkan keadilan. Sekarang. [***]

Penulis adalah peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya