Berita

Hasto Kristiyanto/Net

Politik

UU Pemilu Disebut Lelucon, PDIP Ingatkan Kembali Proses Pengesahan UU MD3

SABTU, 29 JULI 2017 | 05:18 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Menang maupun kalah dalam politik merupakan hal biasa. Terpenting ada jiwa kesatria dan etika dalam berpolitik.

Begitu kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut presidential threshold dalam UU Pemilu merupakan lelucon politik untuk menipu rakyat.

Hasto kemudian mengingatkan kembali kepada publik mengenai pengesahan UU MD3 yang dilakukan pasca Pemilu 2014. Saat itu, banyak pihak tidak terima dengan kemenangan Joko Widodo dalam pilpres. Kemudian kekesalan itu ditumpahkan dalam perubahan UU MD3 untuk menguasai parlemen. UU itu disahkan setelah ada hasil pemilihan legislatif oleh koalisi partai pemerintah kala itu.


"Ini fakta politik bagaimana politik tanpa etika dijalankan dengan nafsu kekuasaan semata," ujar Hasto di sela-sela pergelaran wayang kulit dalam rangka peringatan Kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli di kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (28/7) malam.

Dijelaskan Hasto bahwa saat itu, PDIP yang memenangi pemilu dihabisi dengan UU MD3 sehingga tidak bisa menempatkan kader kursi pimpinan DPR bahkan di alat kelengkapan dewan (AKD). Hasilnya, sambung Hasto, komposisi pimpinan DPR tidak mencerminkan suara rakyat di pileg.

"Tapi saat itu, PDIP tetap yakin bahwa politik beretika harus dikedepankan," pungkasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya