Dahnil Azhar Simanjuntak/Net
Jika merujuk pada kehebatan Polisi dalam mengungkap kasus-kasus terorisme di Indonesia, maka semestinya bisa juga dengan mudah mengungkap kasus penyiraman air keras kepada penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.
Begitu kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak kepada redaksi, Sabtu (29/7).
"Nah, dengan kapasitas yang luar biasa seperti itu agaknya ganjil jika kasus Novel ini sampai dengan 108 hari belum menemukan pelaku dan aktor teror tersebut. Apalagi banyak statement petinggi Polri bahkan Kapolri sendiri yang menyatakan kasus ini sulit diungkap," ujarnya.
Menurutnya, sebuah kasus akan sulit diungkap jika diduga terkait dengan mereka yang sangat berpengaruh, berkuasa, atau pemilik senjata. Sementara dalam kasus Novel, sudah terindikasi banyak operasi intelijen mengawasinya.
"Bahkan salah satu petinggi Polri sempat mengirim tim untuk mengamankan Novel Baswedan seperti disampaikan kepada Novel sebelum peristiwa penyiraman, yang kemudian digantikan oleh tim lainnya. Artinya, intelijen kepolisian bekerja dengan baik saat itu. Jadi, agak ganjil bila kemudian teror penyiraman air keras terhadap Novel tersebut terlewatkan dari pengawasan intelijen kepolisian," sambung Dahnil.
Selain itu, ada keganjilan-keganjilan lain dalam proses penyidikan. Misal sidik jari digelas yang hilang, dengan pernyataan yang berubah-ubah dari pihak kepolisian terkait itu. Termasuk tiga saksi kunci yang merupakan "mata elang", yang kemudian dibebaskan karena dinyatakan memiliki alibi yang kuat dan lain sebagainya.
Di sisi lain, ada konflik di dalam KPK terkait banyak hal, salah satunya upaya menghilangkan barang bukti terkait kasus tertentu yang bisa menjerat orang berpengaruh dan berpangkat tinggi, yang bisa jadi diduga ada kaitannya dengan teror penyiraman air keras terhadap Novel.
"Nah, akhirnya Pemuda Muhammadiyah, Kontras, LBH Jakarta dan lainnya yang melakukan pencarian fakta terkait kasus ini, membuat kesimpulan sementara dan diperkuat dengan pernyataan Novel, ada dugaan keterlibatan perwira kepolisian dalam kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan ini. Tentu dugaan itu harus dibuktikan melalui proses hukum yang adil dan jujur," lanjutnya.
Dalam kasus ini sejumlah organisasi dan LSM itu menyatakan kurang percaya pada pihak kepolisian dalam mengungkap kasus ini. Terlebih ada dugaan internal kepolisian terlibat.
"Maka, pilihannya adalah mendorong Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang diisi para pihak yang independen dan kridibel, yang langsung dipimpin oleh Presiden. Kenapa Presiden? Karena secara langsung kepolisian di bawah Presiden," jelasnya.
"Jadi, kami tidak kaget bila Kepolisian menolak dibentuknya TGPF, maka kami meminta kepada Presiden untuk membentuknya," pungkas Dahnil.
[ian]
