Berita

Net

Hukum

Pansus Harus Turunkan Tim Selidiki Taktik Interogasi KPK

JUMAT, 28 JULI 2017 | 22:21 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Panitia Khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) DPR RI diingatkan pentingnya mendalami pengakuan Niko Panji Tirtayasa alias Miko. Saksi kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar itu mengaku diancam, disekap hingga disuruh menyampaikan kesaksian sesuai pesanan jaksa KPK di dalam persidangan.

"Pansus harus menurunkan tim investigasi. Pansus bisa merekomendasi tim penyelidik independen," kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M. Massardi kepada redaksi, Jumat (28/7).

Menurut Adhie, ancaman dan kekerasan yang dialami Niko harus dibongkar. Sehingga diketahui apakah cara-cara itu merupakan kebijakan institusi di KPK atau hanya dilakukan oknum penyidik semata.


"Kalau kebijakan institusi berarti harus dilakukan pembenahan mendasar, dan merekomendasikan cara-cara seperti ini tidak dilakukan lagi.Tapi kalau dilakukan individu penyidik harus ada tindakan dari institusi. Bisa Komite Etik KPK, misalnya, menjatuhkan sanksi," papar Adhie.

Adhie lantas mengingatkan taktik interogasi paksaan pernah dilakukan terhadap tahanan tersangka teroris oleh CIA di era pemerintahan Gorge W. Bush. Ketika itu dunia internasional mengecam. Belakangan diketahui taktik ini bagian dari program CIA, bahkan dianggap kebijakan negara karena disetujui oleh Bush.

"Kalau yang terjadi di KPK benar maka ini lebih ngaco lagi. Kasus (dengan kesaksian Niko) tidak ada tapi dibuatkan sandiwara. Jadi seseorang ditahan karena sandiwara atau karena diskenariokan, jelas ini melanggar kejahatan kemanusiaan," tukas Adhie

Ancaman dan penyekapan sendiri diungkap Niko saat diundang dalam rapat Pansus KPK, di Komplek Parlemen pada Selasa lalu (25/7). [wah]

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya