Berita

Net

Hukum

Pansus Harus Turunkan Tim Selidiki Taktik Interogasi KPK

JUMAT, 28 JULI 2017 | 22:21 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Panitia Khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) DPR RI diingatkan pentingnya mendalami pengakuan Niko Panji Tirtayasa alias Miko. Saksi kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar itu mengaku diancam, disekap hingga disuruh menyampaikan kesaksian sesuai pesanan jaksa KPK di dalam persidangan.

"Pansus harus menurunkan tim investigasi. Pansus bisa merekomendasi tim penyelidik independen," kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M. Massardi kepada redaksi, Jumat (28/7).

Menurut Adhie, ancaman dan kekerasan yang dialami Niko harus dibongkar. Sehingga diketahui apakah cara-cara itu merupakan kebijakan institusi di KPK atau hanya dilakukan oknum penyidik semata.


"Kalau kebijakan institusi berarti harus dilakukan pembenahan mendasar, dan merekomendasikan cara-cara seperti ini tidak dilakukan lagi.Tapi kalau dilakukan individu penyidik harus ada tindakan dari institusi. Bisa Komite Etik KPK, misalnya, menjatuhkan sanksi," papar Adhie.

Adhie lantas mengingatkan taktik interogasi paksaan pernah dilakukan terhadap tahanan tersangka teroris oleh CIA di era pemerintahan Gorge W. Bush. Ketika itu dunia internasional mengecam. Belakangan diketahui taktik ini bagian dari program CIA, bahkan dianggap kebijakan negara karena disetujui oleh Bush.

"Kalau yang terjadi di KPK benar maka ini lebih ngaco lagi. Kasus (dengan kesaksian Niko) tidak ada tapi dibuatkan sandiwara. Jadi seseorang ditahan karena sandiwara atau karena diskenariokan, jelas ini melanggar kejahatan kemanusiaan," tukas Adhie

Ancaman dan penyekapan sendiri diungkap Niko saat diundang dalam rapat Pansus KPK, di Komplek Parlemen pada Selasa lalu (25/7). [wah]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Sita Aset Rp22 Miliar Milik Anwar Sadad, Mulai Rumah hingga SPBE

Rabu, 22 Juli 2026 | 20:42

UPDATE

OIKN Siapkan Rangkaian Prosesi Penghormatan dan Pemakaman Troy Pantouw

Minggu, 26 Juli 2026 | 14:25

Tugu Koperasi Tasikmalaya Direvitalisasi Jadi Cagar Budaya Nasional

Minggu, 26 Juli 2026 | 14:18

BMKG Minta Masyarakat Waspadai Gelombang Tinggi di Beberapa Perairan Indonesia

Minggu, 26 Juli 2026 | 14:11

Lesley Simpson Racik Drama Psikologis Bunga di Tepi Jurang

Minggu, 26 Juli 2026 | 14:05

Indonesia Harus Terdepan Gerakkan Dunia Internasional Selamatkan Gaza

Minggu, 26 Juli 2026 | 14:00

SMRC Catat Kepuasan Publik terhadap Prabowo Turun 30 Persen

Minggu, 26 Juli 2026 | 13:58

Mantri BRI Jangkau Masyarakat Pegunungan Toraja Utara Hadirkan Layanan Perbankan

Minggu, 26 Juli 2026 | 13:28

Sudaryono Jangan Sesatkan Publik soal Mitos Telur Penyebab Bisul

Minggu, 26 Juli 2026 | 13:19

KPK Usut Dugaan Suap ke Pejabat Pemkot Bengkulu

Minggu, 26 Juli 2026 | 13:12

Kemenkes Perluas Skrining HIV, Putus Rantai Penularan di Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 12:42

Selengkapnya