Sejumlah perwakilan birokrat kampus, ketua yayasan, organisaisi pemuda dan organisasi kemasyarakatan di Indonesia duduk bareng di Museum Bung Karno, Universitas Mahendradatta, Denpasar, Bali, Kamis (27/7).
Mereka membahas cara mengantisipasi fenomena radikalisme dan terorisme yang dikemas dalam focus group discussion (FGD).
Rektor Universitas Mahendradatta, Dr Putri Anggreni, dalam sambutannya menjelaskan bahwa pertemuan ini dilakukan karena melihat kenyataan bahwa masyarakat Indonesia masih saja mudah terprovokasi dan terpengaruh dengan paham, serta ideologi terorisme dan radikalisme.
"Di tempat ini kita bisa merasakan spirit perjuangan para pahlawan bangsa tempoe doeloe,†ujarnya.
"Kenyataan ini seharusnya semua perguruan tinggi dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa."
Pertemuan FGD ini dihadiri sekitar 79 rektor dari 79 Perguruan tinggi yang tersebar di 12 Propinsi yang semuanya sudah bersedia untuk menjadi Steering Comittee dan Pengundang untuk mendeklarasikan pertemuan rektor se Indonesia. FGD merekomendasikan agar Steering Comittee minimal di isi oleh 150 perguruan tinggi.
Satu per satu rektor diberi kesempatan menyampaikan testimoni. Rektor Universitas Bosowa (Unibos), Prof Dr Ir Muhammad Saleh Pallu M.ENG, menegaskan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah sebuah kesinambungan bagi anak cucu dan tidak sekadar sebagai sebuah sejarah.
"Jadi, kita berkewajiban menjaga keutuhan NKRI berdasa Pancasila dan UUD 1945 berarti kita berjuang untuk masa depan anak cucu kita,†tegas dia.
Sementara itu, Perwakilan DPD KNPI Bali merasa gelisah dengan kenyataan yang ada. Mereka merasa, terorisme dan radikalisme seharusnya sudah selesai. Namun, nyatanya hal itu masih saja terus terjadi dan menjadi beban bagi kehidupan keberbangsaan dan kebernegaraan.
Rektor IAIN Palu, Prof Dr Zainal Abidin, nenegaskan, konsensus kebangsaan sudah final.
"Sumpah Kebangsaan perlu didengungkan kembali. Konsensus pilar empat kebangsaan harus dijaga," tegas Wakil Rektor I Universitas Cokroaminoto, Makassar, Prof Dr Baharuddin Mappangaja.
Sementara Rektor Universitas Mpu Tantular Jakarta Mangasi Panjaitan menggarisbawahi agar gerakan para rektor bisa menghadirkan seluruh rektor di Indonesia.
"Di Indonesia ada 4.350 Perguruan Tinggi dan kami berharap pertemuan tersebut bisa di hadiri seluruh Rektor atau Ketua Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta, besar atau kecil karena masalah yang sekarang di hadapi tidak bisa di selesaikan sendiri sendiri."
Pertemuan ini menyepakati nama gerakan mereka dengan Aksi Kebangsaan Perguruan Tinggi Melawan Radikalisme. Gerakan tersebut akan bekerja untuk mendeklarasikan Sumpah Kebangsaan yang akan dihadiri Presiden Joko Widodo.
[sam]
