Berita

Natalius Pigai/Net

Politik

Komnas HAM Akan Bahas Distribusi Tanah Di Dumai Di Kantor Luhut

KAMIS, 27 JULI 2017 | 09:55 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Komnas HAM RI berencana untuk menemui Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dalam waktu dekat guna menyampaikan draft keputusan presiden (kepres) tentang distribusi agraria. Dalam hal ini distribusi tanah seluar 3.385 hektare kepada 12 ribu warga Dumai.

Kepres ini merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat Kota Dumai, yang tergabung Team Penyelesaian Tanah kawasan bekas Hak Pakai PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) No. 76/1975 seluas 3.385 hektare yang telah dimanfaatkan oleh instansi pemerintah.

Dijelaskan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai bahwa sejak tiga tahun yang lalu bersama-sama dengan perwakilan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah melakukan pembahasan terkait dengan skema penyelesaian permasalahan tanah tersebut.


"Salah satu usulan payung hukum adalah pembentukan Peraturan Presiden (Perpres)," jelasnya.

Pada 15 Mei lalu, sambung Pigai, Komnas HAM RI telah melakukan pertemuan dan koordinasi dengan Menko Luhut untuk menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil pembahasan penyelesaian permasalahan tersebut. Ini mengingat status tanah masih tercatat atas nama Kementerian ESDM, dalam hal ini SKK Migas.

"Berdasarkan hal tersebut dan mengingat bahwa legal standing permohonan Peraturan Presiden pada instansi pemerintah, serta telah disusun Draf Peraturan Presiden tentang Penatagunaan Lahan Eks Hak Pakai Konsesi PT. Chevron Pasific Indonesia Di Kota Dumai Provinsi Riau, maka Komnas HAM RI akan melakukan kunjungan kerja dan pembahasan dengan Menko Kemaritiman pada Senin (31/7) pukul 11.00 WIB," pungkasnya.

Sedangkan teknis pembahasan dengan instansi pemerintah pusat lainnya dan daerah, serta aparat penegak hukum dan perusahaan akan dilakukan pada Senin (7/8). Pigai berharap dengan pembahasan draf tersebut bisa segera diajukan ke Presiden Joko Widodo agar ada penyelesaian di Kota Dumai.

"Sebab sangat vital bagi pembangunan karena akan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dalam penataan tanah konsesi, baik untuk kepentingan pemerintah sendiri, investasi dan masyarakat sesuai dengan Nawa Cita," pungkasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya