Pemerintah siap menghadapi gugatan-gugatan terkait pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pemerintah berkeyakinan pembubaran itu semata mata untuk menjaga stabilitas keamanan negara.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mempertanyakan sejumlah pihak yang masih membela ormas yang anti Pancasila.
"Ormas ini sudah jelas anti Pancasila, NKRI. Bukti pidatonya juga sudah tersebar kemana-mana. Kok masih aja dibela?," kata Wiranto saat memberi pembekalan kepada para rektor, ketua, direktur, dan koordinator Kopertis Perguruan Tinggi di kantor Kemenhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, keÂmarin.
Bekas Panglima ABRI ini juga menepis anggapan, pemerintah telah mengambil keputusan sepiÂhak terkait pembubaran tersebut. Termasuk adanya pelanggaran undang-undang, serta ketidakÂmanusiawian dalam proses pemÂbubaran.
"Pembubaran HTI ini semata-mata untuk menjaga stabilitas keamanan negara. Pembubaran ini juga sesuai aturan. Makanya, saya juga bingung. Tapi nggak apa-apa, itu hak mereka," pungÂkasnya.
Namun demikian, Wiranto menyambut baik para pihak yang mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penerbitan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Pemerintah juga menyambut baik adanya gugatan terkait pembubaran HTI, dan pemerintah siap menghadapi gugatan-gugatan tersebut di MK.
"Kita uji aja di persidangan, mana yang benar, dan pemerintah sudah memikirkan secara matang termasuk untung-ruginya," ujarnya.
Selain itu, Wiranto berharap bela negara terus ditingkatkan dan disebarluaskan agar makin banyak masyarakat yang sadar dan terhindar dari ancaman yang membahayakan kedaulatan bangsa. Seperti radikalisme, narkoba, hingga teroris yang masih marak terjadi belakangan ini.
"Sekarang sudah saatnya bela negara dipraktikkan dalam keÂhidupan masyarakat agar ancaÂman tersebut hilang. Misal, setiap masuk kampus, saya Indonesia, saya Pancasila, masuk pesantren, saya bela Indonesia, saya Pancasila. Turun dari angkot, saya Indonesia, saya Pancasila, kalau begitu terus akan mengalir dan kita ingat terus," ujarnya.
Selain itu, Wiranto juga mengÂingatkan kembali amanat pendiri bangsa (founding fathers) Bung Karno dan Hatta dalam pembuÂkaan UUD 1945. Sebagaimana yang tertuang pada alinea kedua yang bunyinya,
"Dan pergerakan kemerdeÂkaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdaÂkaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur," ujarnya.
"Saya rasa amanat ini masih relevan. Kalau kita merujuk pada kalimat tersebut dapat disampaikan bahwa pada intinya, tujuan akhir yang ingin kita capai sebagai bangsa setelah merdeka adalah masyarakat adil dan makmur," terangnya.
Wiranto menjabarkan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, harus didahului oleh persatuan dan kedaulatan. Sebaliknya kalau warga negara tercerai berai, maka keadilan dan kemakmuran yang dicita-citakan takkan pernah tergapai.
Dia menyayangkan kata perÂsatuan itu lebih mudah diuÂcapkan daripada dilakukan. Menurut mantan ajudan Presiden ke-2 RI Soeharto itu, orang yang mau bersatu harus paham dulu bahwa yang namanya perbedaan itu rahmatan lilalamin (berkah bagi alam semesta).
"Beragam agama, suku, etnis dan sebagainya itu sesuatu yang given (dianugerahkan-red) dari Allah SWT. Kata persatuan juga mengadung pengertian kerelaan untuk berkorban demi kepentingan bersama," sambungnya.
Selanjutnya, orang yang mau bersatu seharusnya tidak memÂpersalahkan lagi kuantitas, mayoritas dan minoritas. Akan tetapi, orang yang cinta persatuan cirinya adalah lebih mementingkan konÂtribusi yang disumbangkan untuk menjaga persatuan itu. ***
