Berita

Politik

Masih Alot, Rapat Paripurna RUU Pemilu Diskors 2 Jam

KAMIS, 20 JULI 2017 | 15:31 WIB | LAPORAN:

Rapat Paripurna DPR RI ke-32 diskors selama 2 jam agar semua fraksi melakukan pendekatan melalui lobi-lobi terkait Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu).

Skor tersebut permintaan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto, mengatakan bahwa lobi-lobi itu dilakukan demi mencapai kesepakatan melalui musyawarah. Meski diakuinya Pansus Pemilu sudah merekomendasikan 5 paket.


PAN sendiri memilih Paket B, yakni Presidential Threshold 0 persen, Parlementary Threshold 4 persen, sistem pemilu terbuka, besaran kursi per dapil 3-10, metode konvensi suara kuota hare. Tapi masih membuka ruang dialog.

"PAN sekali lagi mari kebersamaan itu kita kedepankan. Musyawarah kita utamakan sehingga rakyat Indonesia melihat persoalan apapun ada perbedaan bisa kita selesaikan mufakat," katanya di ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Kamis (20/7).

Sekretaris Fraksi PKB, Cucun Achmad Syamsurijal senada dengan Yandri. Fraksi PKB yang awalnya memilih paket D, yakni Presidential Threshold 10/15 persen, Parlementary Threshold 5 persen, sistem pemilu terbuka, besaran kursi per dapil 3-8, metode konvensi suara saint lague murni membuka kemungkinan untuk bermusyawarah.

"PKB berpandangan untuk segera. Tidak lama-lama mengambil jalan. Bisa dilakukan mending musyawarah dulu kalau enggak ketemu opsi-opsi yang sudah di pembahasan tingkat atu bisa dilakukan mekanisme voting yang merupakan bagian dari mekanisme rapat paripurna," imbaunya.

Fraksi-fraksi dari partai pendukung pemerintah meminta pimpinan untuk segera menyelenggarakan voting secara terbuka. Hal itu tak ditelan mentah-mentah oleh para koleganya.

Anggota Fraksi PKS Sutriyono mengatakan bahwa sebelum voting, ada baiknya pimpinan rapat, dalam hal ini Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon untuk memberikan kesempatan kepada semua fraksi melakukan lobi-lobi politik terlebih dahulu.

"Sebelum voting kita terlebih dahulu musyawarah mufakat sehingga forum lobi dulu. PKS terbuka untuk dialog untuk cari," kata Sutriyono.

Mendengar usul dari beberapa fraksi tersebut, Fadli Zon pun meminta persetujuan dari forum agar rapat diskors demi lobi-lobi politik selama dua jam ke depan. Forum pun setuju dengan Fadli.

"Rapat paripurna akan kita lanjutkan lagi pada pukul 16.00 WIB nanti," pungkas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.[zul]

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Pembangunan Gerai KDKMP di Tubaba Terkendala Masalah Lahan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:59

KDKMP Butuh Ekosistem Pasar Hingga Pendampingan Berkelanjutan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:43

Ziarah ke Makam Ainun Habibie

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:23

Ketidaktegasan Prabowo terhadap Jokowi dan Luhut jadi Sumber Kritik

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:59

Implementasi KDKMP Masih Didominasi Administrasi dan Kepatuhan Fiskal

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:42

Aktivis Senior: Program MBG Simbol Utama Kebijakan Pro-Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:20

Kontroversi Bahlil: Anak Emas Dua Rezim

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:53

Rosan Ungkap Pembangunan Kampung Haji Baru Dimulai Kuartal Empat 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:41

Tim Gabungan Berjibaku Cari Nelayan Hilang Usai Antar ABK

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:24

Pemerintah Harus Antisipasi Ketidakstabilan Iklim Ekonomi Global

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:02

Selengkapnya