Berita

Setya Novanto/RMOL

Politik

KORUPSI E-KTP

Jokowi, Segera Perintahkan KPK Tahan Setya Novanto!

KAMIS, 20 JULI 2017 | 00:07 WIB | LAPORAN:

Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) meminta campur tangan Presiden Joko Widodo dalam perkara dugaan korupsi pengadaan e-KTP, khususnya yang menyangkut Ketua DPR RI Setya Novanto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Kami minta ketegasan presiden untuk bisa berkoordinasi dengan KPK," kata salah seorang pengurus GMPG, Syamsul Rizal dalam jumpa pers di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/7).

Menurut dia, seorang Presiden RI mempunyai kewenangan untuk meminta KPK menahan seorang tersangka yang notabene kasusnya menjadi perhatian publik apalagi kasus tersebut berdampak pada situasi dan kondisi negara.


"Saya menekankan bahwa presiden sebagai kepala negara bertanggungjawab atas persoalan ini dan oleh karena itu presiden harus menyampaikan pendapat kepada KPK karena ini terkait dengan perilaku Ketua DPR. Apalagi nanti menjelang Agustus ada sidang istimewa, ada pembahasan anggaran dan segala macam. Ini akan mengganggu kinerja pemerintahan," jelasnya.

Langkah yang harus diambil Presiden Jokowi itu, menurut dia, karena KPK tidak langsung menahan Novanto layaknya tersangka kasus korupsi lainnya.

"Hari ini KPK sudah merilis bahwa mereka memiliki data 6000 alat bukti kasusnya Novanto. Oleh karena itu, bagi kami ketegasannya sederhana aja. Bahwa kalau memang KPK sudah memiliki begitu banyaknya alat bukti, saya pikir tidak ada alasan lagi untuk tidak menahan Novanto. Kalau bisa malam ini justru lebih baik, ataukah besok KPK sudah harus menahan Pak Setya Novanto," tegasnya. [sam]

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Pembangunan Gerai KDKMP di Tubaba Terkendala Masalah Lahan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:59

KDKMP Butuh Ekosistem Pasar Hingga Pendampingan Berkelanjutan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:43

Ziarah ke Makam Ainun Habibie

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:23

Ketidaktegasan Prabowo terhadap Jokowi dan Luhut jadi Sumber Kritik

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:59

Implementasi KDKMP Masih Didominasi Administrasi dan Kepatuhan Fiskal

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:42

Aktivis Senior: Program MBG Simbol Utama Kebijakan Pro-Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:20

Kontroversi Bahlil: Anak Emas Dua Rezim

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:53

Rosan Ungkap Pembangunan Kampung Haji Baru Dimulai Kuartal Empat 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:41

Tim Gabungan Berjibaku Cari Nelayan Hilang Usai Antar ABK

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:24

Pemerintah Harus Antisipasi Ketidakstabilan Iklim Ekonomi Global

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:02

Selengkapnya