Berita

Setya Novanto/Net

Politik

Lepas Jabatan Politik, Pilihan Tepat Novanto Jaga Ketokohannya

RABU, 19 JULI 2017 | 13:11 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sejumlah elit pengurus DPP Golkar berpendapat, seluruh kerja politik, termasuk di dalamnya menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 akan dapat terkelola meski Ketua Umum Setya Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus proyek pengadaan e-KTP.

Hal ini mengindikasi bahwa kepengurusan Partai Golkar tidak akan mengalami perubahan sampai ada keputusan hukum tetap terhadap Setya Novanto.

Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai bahwa keputusan DPP Golkar itu akan menyita tenaga, pikiran, suasana perasaan, dan waktu bagi Golkar. Termasuk menjadi "beban" politik bagi partai beringin dalam menghadapi kerja-kerja politik, khususnya Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.


"Sebab, status tersangka Setya Novanto tersebut bisa "digoreng", baik langsung atau tidak oleh pesaing politik pada setiap peristiwa politik," jelasnya kepada redaksi, Rabu (19/7).

Selain itu, bila Golkar hanya bertindak atas dasar normatif semata, sangat tidak produktif mendapat simpati dan dukungan rakyat. Sebab, persoalan politik tidak sesederhana itu.

Kata Emrus, dalam berpolitik yang paling utama adalah mengedepankan etika, moral dan persepsi publik ketimbang sekadar "bertahan" di balik UU normatif itu.

"Sebuah perjuangan politik mendapat dukungan rakyat, semua kebijakan dan perilaku politik mutlak berlandaskan etika, moral, dan persepsi publik. Bukan bersembunyi di balik pasal-pasal UU yang normatif itu," sambungnya.

Emrus mengatakan bahwa secara etika dan moral politik, orang yang disangkakan terkait perbuatan tercela, seperti dugaan tindak pidana korupsi, sejatinya yang bersangkutan harus menghadapinya secara satria dengan melepaskan diri dari berbagai atribut apapun, termasuk jabatan yang disandangnya yang berpotensi bisa memperlama, apalagi mempengaruhi proses hukum yang sedang dijalaninya.

"Jadi melepaskan diri dari jabatan ketum partai dan ketua DPR, merupakan pilihan yang sangat tepat saat ini bagi penyelamatan Golkar, DPR, dan ketokohan Setya Novanto itu sendiri di mata rakyat sekarang dan ke depan," pungkasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya