Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KNASN) akan menggelar demonstrasi di depan Istana Negara, besok (Rabu, 18/7).
Ketua Presidium KNASN, Mariani, mengungkapkan bahwa aksi tersebut untuk meminta Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) segera membuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan bersama-sama DPR RI segera merevisi UU ASN.
"Kami mendukung pemerintah untuk menyertakan DIM tersebut untuk keperluan revisi UU ASN sesuai dengan intruksi Presiden RI," katanya dalam konferensi pers di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/7).
Tak hanya itu, KNASN juga menuntut pemerintah untuk tidak melakukan perekrutan honorer selama pembahasan revisi UU ASN.
"Tidak boleh ada rekrutmen tenaga honorer, tenaga kontrak, pegawai tidak tetap (PTT), dan pengangkatan CPNS baru," imbuhnya.
Yang diminta pihaknya adalah pengangkatan honorer sebagai ASN secara bertahap dengan mempertimbangkan pengabdian serta kemampuan keuangan negara.
"Kami tidak menuntut untuk diangkat sekalian, tapi secara bertahap. Yang penting kita diberikan kepastian," jelasnya.
Hadir juga dalam konferensi pers tersebut adalah Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Hanura, Dadang Rusdiana, dan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka.
Di situ, Rieke menyesalkan sikap Menpan RB Asman Abnur yang menjadi leading sector tidak hadir memenuhi undangan DPR.
"Dan sampai hari ini para menteri yang ditunjuk dalam Surpres belum menyerahkan DIM Pemerintah," imbuhnya.
Sehubungan dengan aspirasi KNASN yang mewadahi pegawai non PNS berstatus tidak tetap, honorer, kontrak maupun pegawai tetap non PNS berbagai profesi yang datang dari seluruh Indonesia, Rieke memastikan DPR mendukung aksi damai yang akan digelar besok.
"Kami mendesak kepada pemerintah untuk segera menyerahkan DIM dan segera membahas Revisi UU ASN bersama DPR," pungkas Rieke.
[ald]
