Berita

Jokowi-JK/net

Politik

Reshuffle Kabinet Jilid III, JAMAN: Presiden Butuh Akselerasi Dan Stabilitas Pembangunan

SELASA, 18 JULI 2017 | 15:40 WIB | LAPORAN:

Presiden Joko Widodo dikabarkan akan segera melakukan perombakan kabinet dalam waktu dekat. Jajaran menteri dan pejabat yang mendampingi Presiden sejak awal kemungkinan besar akan segera dirotasi.

Sinyal reshuffle kabinet tersebut semakin menguat lantaran banyak beredar informasi Presiden Jokowi sudah mengantongi beberapa nama yang akan dirotasi dan dicopot.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) Iwan Dwi Laksono mengatakan bahwa organisasinya mendukung langkah Presiden Jokowi tersebut. Menurutnya, reshuffle kabinet dibutuhkan untuk mempercepat akselerasi dan memperkuat stabilitas pembangunan yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah sejak awal.


“Presiden membutuhkan akselerasi untuk menguatkan stabilitas pembangunan yang sudah diprogramkan,” kata Iwan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (18/7).

Iwan menyatakan, Presiden Jokowi saat ini membutuhkan akselerasi kerja dan kekuatan stabilitas pembangunan. Dua poin krusial tersebut yang menurut Iwan mempunyai konsekuensi perombakan dibeberapa aspek dalam kabinet.

“Dua poin di atas membawa konskuensi yang dampaknya bisa terjadi perombakan dalam beberepa sektor di kabinet,” tuturnya.

Selain itu, Iwan mengatakan jika Presiden  mempunyai hak prerogatif untuk mengganti atau menggeser jajaran kabinetnya.

“Serahkan saja pada Presiden. Beliau tahu betul mana menteri yang bisa diajak akselerasi kerja,” ungkap Iwan.

Bagi Iwan, saat ini yang paling penting dari reshuffle kabinet  adalah tetap untuk kepentingan bangsa dan negara untuk mencapai program perjuangan yang bergariskan Trisakti dan Nawacita demi terwujudnya kemandirian nasional.

“Reshuffle kabinet itu untuk kepentingan bangsa dan negara, demi terwujudnya kemandirian nasional,” demikian Iwan.[san]

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Pembangunan Gerai KDKMP di Tubaba Terkendala Masalah Lahan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:59

KDKMP Butuh Ekosistem Pasar Hingga Pendampingan Berkelanjutan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:43

Ziarah ke Makam Ainun Habibie

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:23

Ketidaktegasan Prabowo terhadap Jokowi dan Luhut jadi Sumber Kritik

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:59

Implementasi KDKMP Masih Didominasi Administrasi dan Kepatuhan Fiskal

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:42

Aktivis Senior: Program MBG Simbol Utama Kebijakan Pro-Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:20

Kontroversi Bahlil: Anak Emas Dua Rezim

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:53

Rosan Ungkap Pembangunan Kampung Haji Baru Dimulai Kuartal Empat 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:41

Tim Gabungan Berjibaku Cari Nelayan Hilang Usai Antar ABK

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:24

Pemerintah Harus Antisipasi Ketidakstabilan Iklim Ekonomi Global

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:02

Selengkapnya