Berita

Muhaimin Iskandar/Net

Politik

Cak Imin Berpeluang Gantikan Novanto Sebagai Cawapres Jokowi

SELASA, 18 JULI 2017 | 14:34 WIB | LAPORAN:

. Setelah Ketua Umum Golkar Setya Novanto dijadikan tersangka dalam kasus e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka yang berpeluang mendampingi Joko Widodo di Pilpres 2019 dari internal koalisi sebagai cawapres antara lain adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Namun hal itu tidak mudah. PKB harus bekerja keras untuk mendulang suara pemilu dan pilkada khususnya di luar Jawa.

"Ya, yang berpeluang di internal parpol koalisi pendukung pemerintah pasca Setya Novanto dijadikan tersangka oleh KPK, memang Muhaimin Iskandar. Masalahnya, sanggupkah PKB kerja keras untuk meningkatkan elektabilitas Cak Imin sebagai cawapresnya Jokowi di 2019 itu," kata Direktur Lima, Ray Rangkuti pada wartawan di Jakarta, Selasa (18/7).


Ray mengatakan ketika UU Pemilu nantinya diputuskan dengan ambang batas atau presidential threshold (PT) pencapresan itu 10 persen hingga 15  persen, setidaknya akan ada lima pasangan capres yang akan bertarung di Pilpres 2019.

Tapi, ambang batas itu tidak menjadi alasan utama seseorang bisa nyapres atau tidak. Mengapa? Menurut Ray lagi, karena semua akan kembali pada elaktabilitas.

"Jadi, PKB harus kerja keras untuk meningkatkan elektabilitasnya Cak Imin tersebut. Memang, bisa disebut mewakili basis massa NU, juga harus mampu meyakinkan para kiai NU khususnya para kiai sepuh yang sangat disegani di NU. Selain itu, penyebaran basis massa di luar NU khususnya di luar Jawa," ujar alumni UIN Syahid Jakarta ini.

Sebelumnya parpol koalisi pendukung pemerintah (PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem, dan Hanura) siap mengusung Jokowi kembali sebagai Capres di pemilu 2019. Golkar salah satu parpol yang aktif dan terus mendorong Jokowi sebagai capres 2019 tersebut.

Namun, setelah Setya Novanto yang juga ketua DPR RI dijadikan tersangka kasus e-KTP oleh KPK pada Senin (17/7), maka kader di internal parpol koalisi yang berpeluang antara lain Abdul Muhaimin Iskandar.

Bagaimana langkah Golkar selanjutnya? "Kita tunggu saja," jawab Ray Rangkuti. [rus]

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Pembangunan Gerai KDKMP di Tubaba Terkendala Masalah Lahan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:59

KDKMP Butuh Ekosistem Pasar Hingga Pendampingan Berkelanjutan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:43

Ziarah ke Makam Ainun Habibie

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:23

Ketidaktegasan Prabowo terhadap Jokowi dan Luhut jadi Sumber Kritik

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:59

Implementasi KDKMP Masih Didominasi Administrasi dan Kepatuhan Fiskal

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:42

Aktivis Senior: Program MBG Simbol Utama Kebijakan Pro-Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:20

Kontroversi Bahlil: Anak Emas Dua Rezim

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:53

Rosan Ungkap Pembangunan Kampung Haji Baru Dimulai Kuartal Empat 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:41

Tim Gabungan Berjibaku Cari Nelayan Hilang Usai Antar ABK

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:24

Pemerintah Harus Antisipasi Ketidakstabilan Iklim Ekonomi Global

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:02

Selengkapnya