Sejak digulirkan 28 April lalu, hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi mendapat penolakan banyak pihak. Salah satunya Madrasah Anti Korupsi Pemuda Muhammadiyah yang menjadi paling vokal menyuarakan penolakan angket dan pembentukan panitia khusus.
"Keberatan dan penolakan kami bukan dilandasi oleh desakan dan dorongan apapun kecuali merupakan nalar lurus kami sebagai manusia," kata Direktur Madrasah Anti Korupsi PP Pemuda Muhammadiyah Virgo Sulianto Gohardi kepada wartawan di Jakarta, Senin (17/7).
Dia menilai, angket sebagai penghalang atau upaya menghentikan langkah KPK dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi.
"Keyakinan kami tersebut hingga saat ini semakin terbukti dengan narasi-narasi yang disampaikan oleh para pimpinan dan anggota pansus merupakan diksi pertentangan terhadap KPK. Tentu kepercayaan publik terhadap pansus sangat rendah dan cenderung menolak pansus. Hal ini dikarenakan beberapa anggota pansus disebut dalam kasus korupsi yang ditangani KPK," jelas Virgo.
Menurut Virgo yang juga penggagas petisi change.org/tolakhakangket, pihaknya menyertakan 45 ribu lebih suara yang tergabung dalam petisi online menolak hak angket dan meminta Pansus KPK segera membubarkan diri. Petisi telah disampaikan beberapa kelompok masyarakat seperti PP Pemuda Muhammadiyah, Patriot Garuda Nusantara, JARI 98 kepada Pansus KPK dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung Nusantara II DPR pada 14 Juli lalu. Petisi juga tidak menerima anggaran negara yang digunakan pansus dalam melemahkan KPK.
"Suara kami mungkin tidak sebesar suara yang para anggota DPR raih dalam pemilu dan mengantarkan duduk di DPR. Tapi suara ini berharap dapat mengembalikan langkah anggota DPR untuk kembali ke jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan nalar publik yaitu membubarkan pansus angket KPK," demikian Virgo.
[wah]
