Berita

Net

Politik

Presidential Threshold 20 Persen Batasi Pilihan Masyarakat

MINGGU, 16 JULI 2017 | 19:54 WIB | LAPORAN:

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan menolak ambang batas pengajuan calon presiden atau presidential threshold di angka 20 persen sebagaimana usulan pemerintah. Dalam pembahasan RUU Pemilu PKS akan melakukan lobi politik agar angka tersebut diturunkan.

"Pemerintah kelihatannya sedang memasang itu harga mati, sementara kami sebetulnya banyak bergerak. Kami awalannya nol persen, kemudian bergerak pada parlementary threshold disamakan," jelas Presiden PKS Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta (Minggu, 16/7).

Menurutnya, Fraksi PKS telah melakukan lobi politik dengan dua partai pro pemerintah yakni Partai Hanura dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dari lobi tersebut, PKS sepakat jika presidential threshold menjadi 10 persen.


"Kita ikutilah 10 persen. Kita berharap pemerintah mau turun, kita sudah naik terus," ujar Sohibul.

Dia pun membeberkan alasan PKS menolak angka presidential threshold sebesar 20 persen. Menurut Sohibul, angka tersebut akan mendekati adanya calon tunggal. Dengan demikian, pilihan masyarakat akan terbatas pada calon presiden.

"Kecil peluang akan ada banyak calon, tentu ini tidak memuaskan bagi pilihan rakyat. Banyak pilihan itu makin baik," imbuhnya. [wah]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Lazismu Kupas Fikih Dam Haji: Daging Jangan Menumpuk di Satu Titik

Jumat, 15 Mei 2026 | 02:12

Telkom Gandeng ZTE Perkuat Pengembangan Infrastruktur Digital

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:51

Menerima Dubes Swedia

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:34

DPD Minta Pergub JKA Dikaji Ulang dan Kedepankan Musyawarah di Aceh

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:17

Benarkah Negeri ini Dirusak Pak Amien?

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:42

Pendidikan Tinggi sebagai Arena Mobilitas Vertikal Simbolik

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:37

KNMP Diharapkan Mampu Wujudkan Hilirisasi Perikanan

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:22

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Pembangunan SR Masuk Fase Darurat, Ditarget Rampung Juni 2026

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:33

Harga Minyakita Masih Tinggi, Pengangkatan Wamenko Pangan Dinilai Percuma

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:18

Selengkapnya