Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Jokowi Pastikan Medsos Lain Tidak Diblokir Seperti Telegram

MINGGU, 16 JULI 2017 | 18:40 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintah menutup media sosial (medsos) Telegram karena dianggap dapat dimanfaatkan sebagai jalur komunikasi untuk hal-hal yang berkaitan dengan terorisme.

Presiden Jokowi memastikan bahwa pemblokiran ini dilakukan melalui proses pengamatan yang cukup lama. Pemblokiran Telegram, sambung Jokowi, juga dilakukan demi keamanan negara.

"Pemerintah kan sudah mengamati lama dan kita mementingkan keamanan negara, keamanan masyarakat, oleh sebab itu keputusan itu dilakukan," kata Presiden Jokowi usai memberikan kuliah umum pada pendidikan Akademi Bela Negara Partai Nasdem di Pancoran, Jakarta, Minggu (16/7).


Lebih lanjutm, Jokowi memastikan bahwa pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah bekerja sama dengan perusahaan aplikasi media sosial dan layanan pesan instan untuk memberantas akun-akun terorisme.

Artinya, pemblokiran Telegram ini tidak akan diikuti dengan penutupan media sosial yang lain.

"Tidak (pemblokiran media sosial lainnya). Tidak. Kita lihat masih banyak aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa digunakan," pungkasnya. [ian]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Lazismu Kupas Fikih Dam Haji: Daging Jangan Menumpuk di Satu Titik

Jumat, 15 Mei 2026 | 02:12

Telkom Gandeng ZTE Perkuat Pengembangan Infrastruktur Digital

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:51

Menerima Dubes Swedia

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:34

DPD Minta Pergub JKA Dikaji Ulang dan Kedepankan Musyawarah di Aceh

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:17

Benarkah Negeri ini Dirusak Pak Amien?

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:42

Pendidikan Tinggi sebagai Arena Mobilitas Vertikal Simbolik

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:37

KNMP Diharapkan Mampu Wujudkan Hilirisasi Perikanan

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:22

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Pembangunan SR Masuk Fase Darurat, Ditarget Rampung Juni 2026

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:33

Harga Minyakita Masih Tinggi, Pengangkatan Wamenko Pangan Dinilai Percuma

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:18

Selengkapnya