Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Jokowi Pastikan Medsos Lain Tidak Diblokir Seperti Telegram

MINGGU, 16 JULI 2017 | 18:40 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintah menutup media sosial (medsos) Telegram karena dianggap dapat dimanfaatkan sebagai jalur komunikasi untuk hal-hal yang berkaitan dengan terorisme.

Presiden Jokowi memastikan bahwa pemblokiran ini dilakukan melalui proses pengamatan yang cukup lama. Pemblokiran Telegram, sambung Jokowi, juga dilakukan demi keamanan negara.

"Pemerintah kan sudah mengamati lama dan kita mementingkan keamanan negara, keamanan masyarakat, oleh sebab itu keputusan itu dilakukan," kata Presiden Jokowi usai memberikan kuliah umum pada pendidikan Akademi Bela Negara Partai Nasdem di Pancoran, Jakarta, Minggu (16/7).


Lebih lanjutm, Jokowi memastikan bahwa pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah bekerja sama dengan perusahaan aplikasi media sosial dan layanan pesan instan untuk memberantas akun-akun terorisme.

Artinya, pemblokiran Telegram ini tidak akan diikuti dengan penutupan media sosial yang lain.

"Tidak (pemblokiran media sosial lainnya). Tidak. Kita lihat masih banyak aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa digunakan," pungkasnya. [ian]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya