Kebijakan pemerintah dalam memblokir jejaring sosial Telegram menuai tanggapan negatif dari warganet.
Tanda pagar (tagar) #BlokirJokowi bahkan menjadi trending topic di media sosial Twitter sebagai bentuk protes atas keputusan memblokir Telegram.
Warganet bernama Syifa Aulia Rasyiqah misalnya, ia ikut menyuarakan tagar ini karena menilai pemerintahan Jokowi telah bertindak diktator.
"Saya juga memilih untuk memblokir, Jokowi rezim kiktator, rezim represif anti Islam," tulisnya dalam akun
@Syifa_Rasyiqah, Minggu (16/7).
Sementara itu netizen lain justru menyamakan gaya kepemimpinan Jokowi dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un yang terkenal otoriter.
"Selamat datang di Indonesia rasa Korea Utara, kebebasan dibatasi, yang kritis selalu diawasi," urainya dalam akun
@andi_perantau.
Tidak hanya dari masyarakat biasa, kemunculan tagar ini juga mendapat respon dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Menurutnya, tagar #BlokirJokowi merupakan cara warganet untuk menolong presiden agar tidak memulai tindakan sewenang-wenang.
Selain itu, ia juga meminta Jokowi untuk berhenti berpura-pura rendah hati kepada rakyat.
"Presiden jangan berpura-pura rendah hati. Sebab salah satu yang dibongkar oleh kebebasan ini adalah kepura-puraan," tukasnya.
Telegram diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika karena dinilai banyak mengandung konten berbau radikalisme dan terorisme. Tercatat, sekitar 700 halaman terkait konten mulai dari ajakan membuat bom hingga bergabung dengan organisasi teroris ditemukan dalam Telegram.
Sementara itu, Presiden Jokowi memastikan bahwa pemblokiran ini sudah dilakukan cermat dan tidak spontan. Tujuannya tidak lain demi menjaga keamanan negara.
"Pemerintah sudah mengamati lama dan kita kan ini mementingkan keamanan, keamanan negara, keamanan masyarakat. Oleh sebab itu, keputusan (pemblokiran) itu dilakukan," ujarnya usai meresmikan Akademi Bela Negara (ABN) di Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (16/7).
[ian]
