Berita

Muhammad Solihin/Net

Politik

IMM: Perppu Ormas Prematur Dan Tidak Efektif

MINGGU, 16 JULI 2017 | 11:49 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) 2/2017 tentang Perubahan Atas UU 17/2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) merupakan suatu langkah yang prematur.

Begitu kata Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Muhammad Solihin kepada redaksi, Minggu (16/7).

Menurutnya, penerbitan ini semestinya dipertimbangkan lebih matang dengan melihat berbagai macam pendekatan, baik dari aspek yuridis maupun aspek sosiologis.


Solihin menjelaskan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang lahir dari respon publik. Sehingga pemerintah dalam kasus ini harus lebih cermat dalam melihat respon publik, apakah cenderung sepakat atau bahkan merasa dirugikan.

"Jadi tidak berlebihan jika saya mengatakan bahwa lahirnya perppu ini adalah suatu langkah mundur dan bertentangan dengan konsitusi yaitu UUD 1945," tegasnya.

Dijabarkan Solihin, Perppu Ormas bertentangan dengan UUD 45 yang telah memberi ruang dan jaminan bagi masyarakat, berupa kemerdekaan berserikat dan berkumpul sebagai salah satu hak dasar yang semestinya dilindungi. Secara universal hal ini telah diakui oleh bangsa-bangsa di berbagai negara.

Lebih lanjut, Solihin mengatakan bahwa perppu merupakan peluru yang mematikan karena bisa menjadi alat yang ampuh untuk membubarkan suatu perkumpulan, sekalipun perkumpulan itu menggunakan lambang Pancasila.

"Termasuk organisasi yang selama ini berjasa dalam perjuangan pembentukan NKRI juga bisa dibubarkan kapan saja, jika dianggap tidak lagi sejalan dengan Pancasila oleh rezim yang berkuasa," jelas Solihin.

"Pembubaran ormas tanpa melalui jalur pengadilan menjadi suatu langkah subjektif yang dapat mencederai rasa keadilan. Perppu ini telah mempertontonkan suatu sikap otoriter dan arogan terhadap kemerdekaan masyarakat dalam bersyarikat," tutupnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya