Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) 2/2017 tentang Perubahan Atas UU 17/2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) merupakan suatu langkah yang prematur.
Begitu kata Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Muhammad Solihin kepada redaksi, Minggu (16/7).
Menurutnya, penerbitan ini semestinya dipertimbangkan lebih matang dengan melihat berbagai macam pendekatan, baik dari aspek yuridis maupun aspek sosiologis.
Solihin menjelaskan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang lahir dari respon publik. Sehingga pemerintah dalam kasus ini harus lebih cermat dalam melihat respon publik, apakah cenderung sepakat atau bahkan merasa dirugikan.
"Jadi tidak berlebihan jika saya mengatakan bahwa lahirnya perppu ini adalah suatu langkah mundur dan bertentangan dengan konsitusi yaitu UUD 1945," tegasnya.
Dijabarkan Solihin, Perppu Ormas bertentangan dengan UUD 45 yang telah memberi ruang dan jaminan bagi masyarakat, berupa kemerdekaan berserikat dan berkumpul sebagai salah satu hak dasar yang semestinya dilindungi. Secara universal hal ini telah diakui oleh bangsa-bangsa di berbagai negara.
Lebih lanjut, Solihin mengatakan bahwa perppu merupakan peluru yang mematikan karena bisa menjadi alat yang ampuh untuk membubarkan suatu perkumpulan, sekalipun perkumpulan itu menggunakan lambang Pancasila.
"Termasuk organisasi yang selama ini berjasa dalam perjuangan pembentukan NKRI juga bisa dibubarkan kapan saja, jika dianggap tidak lagi sejalan dengan Pancasila oleh rezim yang berkuasa," jelas Solihin.
"Pembubaran ormas tanpa melalui jalur pengadilan menjadi suatu langkah subjektif yang dapat mencederai rasa keadilan. Perppu ini telah mempertontonkan suatu sikap otoriter dan arogan terhadap kemerdekaan masyarakat dalam bersyarikat," tutupnya.
[ian]
