Berita

Politik

PILKADA JATIM

Cagub Jatim Dari PDI Perjuangan Tergantung Ketua Umum

MINGGU, 16 JULI 2017 | 06:53 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Usulan nama Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai calon Gubernur Jatim pada Pilkada Jawa Timur tahun 2018, sebagaimana yang dikirimkan oleh DPD PDIP Jatim belum bisa dipastikan akan disetujui. Hal ini masih menunggu keputusan dari Ketua Umum.

Meskipun demikian, Gus Ipul menjadi satu-satunya nama yang mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dalam penjaringan bakal calon kepala daerah yang diselenggarakan oleh DPD PDIP Jatim beberapa waktu lalu.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, saat menghadiri acara konsolidasi yang dilaksanakan oleh DPC PDIP Lamongan mengatakan, untuk menetapkan siapa calon Gubenur dan juga siapa wakil Gubenur, merupakan wewenang dari ketua umum.


"Tugas partai hanya memetakan politik, sebagai dasar pertimbangan serta usulan ke Ibu Megawati. Ini yang dikatakan Demokrasi ala PDI Perjuangan," ujarnya, Sabtu (15/7/2017).

Semua calon yang mendaftar dalam penjaringan, ujar Hasto, akan diundang untuk menetapkan siapa calon pasangannya. Bagi PDIP, tambahnya, calon gubenur dan wakil gubenur harus bisa bekerjasama, sehingga pembahasan tersebut harus dilakukan lebih awal.

"Karena keduanya merupakan satu paduan dalam kepemimpinan. Kami tidak bicara calon Gubenur saja, akan tetapi kami juga membahas calon wakil gubenur," tandas Sekjen DPP PDIP ini.

Hasto menambahkan, agar bisa mengusung pasangan calon Gubernur -Wakil Gubernur dalam Pilkada Jatim tahun 2018, memerlukan syarat koaliasi dengan Partai lain. Saat ini, PDI Perjuangan Jatim memiliki 19 kursi, sedangkan syarat agar bisa mengusung calon Gubenur adalah minimal 20 kursi.

Dikatakan, selain menjalin hubungan dengan parpol lain, PDIP dalam menyongsong Pilkada Jatim juga melakukan komunikasi dan membuka kerjasama dengan keluarga besar Nahdliyin.

"Kusnadi selaku ketua DPD PDIP melakukan komunikasi yang intens ke parpol lain seperti PKB dan Hanura," beber Hasto.

"Masukan dari Keluarga besar Nahdliyin ditempatkan pada posisi yang cukup penting, dalam proses pencermatan atas nama-nama calon kepala daerah yang akan maju dari PDIP," demikian Hasto. [ysa]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya