Berita

Politik

PILKADA JATIM

Cagub Jatim Dari PDI Perjuangan Tergantung Ketua Umum

MINGGU, 16 JULI 2017 | 06:53 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Usulan nama Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai calon Gubernur Jatim pada Pilkada Jawa Timur tahun 2018, sebagaimana yang dikirimkan oleh DPD PDIP Jatim belum bisa dipastikan akan disetujui. Hal ini masih menunggu keputusan dari Ketua Umum.

Meskipun demikian, Gus Ipul menjadi satu-satunya nama yang mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dalam penjaringan bakal calon kepala daerah yang diselenggarakan oleh DPD PDIP Jatim beberapa waktu lalu.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, saat menghadiri acara konsolidasi yang dilaksanakan oleh DPC PDIP Lamongan mengatakan, untuk menetapkan siapa calon Gubenur dan juga siapa wakil Gubenur, merupakan wewenang dari ketua umum.


"Tugas partai hanya memetakan politik, sebagai dasar pertimbangan serta usulan ke Ibu Megawati. Ini yang dikatakan Demokrasi ala PDI Perjuangan," ujarnya, Sabtu (15/7/2017).

Semua calon yang mendaftar dalam penjaringan, ujar Hasto, akan diundang untuk menetapkan siapa calon pasangannya. Bagi PDIP, tambahnya, calon gubenur dan wakil gubenur harus bisa bekerjasama, sehingga pembahasan tersebut harus dilakukan lebih awal.

"Karena keduanya merupakan satu paduan dalam kepemimpinan. Kami tidak bicara calon Gubenur saja, akan tetapi kami juga membahas calon wakil gubenur," tandas Sekjen DPP PDIP ini.

Hasto menambahkan, agar bisa mengusung pasangan calon Gubernur -Wakil Gubernur dalam Pilkada Jatim tahun 2018, memerlukan syarat koaliasi dengan Partai lain. Saat ini, PDI Perjuangan Jatim memiliki 19 kursi, sedangkan syarat agar bisa mengusung calon Gubenur adalah minimal 20 kursi.

Dikatakan, selain menjalin hubungan dengan parpol lain, PDIP dalam menyongsong Pilkada Jatim juga melakukan komunikasi dan membuka kerjasama dengan keluarga besar Nahdliyin.

"Kusnadi selaku ketua DPD PDIP melakukan komunikasi yang intens ke parpol lain seperti PKB dan Hanura," beber Hasto.

"Masukan dari Keluarga besar Nahdliyin ditempatkan pada posisi yang cukup penting, dalam proses pencermatan atas nama-nama calon kepala daerah yang akan maju dari PDIP," demikian Hasto. [ysa]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Kejagung Periksa PNS Pemprov Banten terkait Korupsi MBG

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:17

Ahli dari Polri Untungkan Febri Adriansyah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:03

Kinerja BUMD DKI Dituntut Lebih Terukur

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:53

Bayar Rp650 Juta tapi Gagal Lolos Kedokteran Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:41

KPK Bongkar Mahar Rp1,12 Miliar di Jalur Mandiri Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:29

Kiai Marsudi Dinilai Mampu Membangun Kemajuan NU Tanpa Kehilangan Jati Diri

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:17

Rektor Unsoed Diduga Terima Gratifikasi Rp680 Juta Lewat Mulyono

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:46

Ahli Praperadilan Febrie Sebut TPPU Perlu Tindak Pidana Asal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:29

Sjafrie Terima Menhan China: Perkuat Kerja Sama Militer

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:16

Mantan Dirdik Jampidsus Jasman Panjaitan Beberkan Kesaksian terkait Febrie

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:05

Selengkapnya