Laporan Bank Dunia menyatakan bahwa Indonesia menghadapi dua masalah yang serius dan sulit ditemukan jalan keluarnya. Yaitu, inflasi yang tinggi dan daya beli masyarakat yang turun.
Padahal, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi. Konsumsi menyumbang 53 persen PDB. Kalau daya beli jatuh maka otomatis pajak jatuh.
"Siapa yang memukul daya beli masyarakat ? Jokowi sendiri. Pertama, Presiden dengan tanpa ragu ragu dan penuh keberanian menaikkan harga bahan bakar minyak tepat di awal pemerintahanya," kata analis ekonomi, Salamuddin Daeng, lewat pesan elektronik.
Menurut dia, itu adalah tindakan super konyol karena pada saat itu harga minyak mentah sedang jatuh. Justru negara-negara lain menggunakan kesempatan itu untuk menekan biaya produksi, menekan harga, sekaligus mengangkat daya beli yang tengah jatuh, yang merupakan masalah ekonomi yang dihadapi oleh sebagian besar negara.
"Lebih dungu lagi pemerintah menaikkan harga listrik hampir setiap bulan sementara harga energi primer jatuh. Kebijakan ini telah memukul daya beli dan sekaligus melipatgandakan inflasi yang terus ditutup-tutupi dengan manipulasi statistik," jelasnya.
Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang terjadi sekarang hanya ditopang oleh tambahan utang pemerintah yang bernilai lebih dari Rp 1000 triliun dalam 2,5 tahun terakhir, dan kemungkinan Rp 1500 triliun dalam 3 tahun anggaran. Sandaran ekonomi pada utang tidak akan berdampak pada penerimaan pajak uang yang berarti. Pada tahap selanjutnya utang akan menjadi beban fiskal.
Sementara, utang tidak digunakan sebagai belanja dalam kegiatan yang menciptakan multiplier effect terhadap ekonomi dalam negeri. Utang sebagian besar digunakan untuk membeli barang-barang impor yang menciptakan dampak berganda bagi keuntungan bagi negara lain.
Jadi, ambruknya penerimaan pemerintah sekarang yang menimbulkan defisit hingga 2,92 persen PDB, dugaan saya lebih dari 3 persen PDB, adalah karena ulah pemerintah sendiri, yakni membongi rakyat dan menipu diri sendiri setiap hari. Kalau mau keadaan membaik cobalah bersikap jujur dan jangan suka menipu," kata Salamuddin.
Cara pemerintah dalam menggunakan anggaran pun membabi buta seakan menganggap anggarannya masih besar. Padahal, akan timpang jika dibandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya dengan penerimaan pajak Rp 1000 triliun dengan nilai tukar rupiah terhadap USD rata-rata Rp 8000. Sekarang, penerimaan pajak hanya berkisar Rp 1000 triliun sampai Rp 1100 triliun, tetapi kurs Rp 13500/USD. Dengan demikian, kualitas anggaran pemerintahan Jokowi menurun hampir separuh.
"Anggaran Jokowi berdasarkan selisih kurs tersebut secara riil hanya 60 persen dari anggaran yang dimiliki pemerintahan sebelumnya. Bagaimana mungkin pemerintahan ini dengan gagah berani membangun infrastruktur dengan menyandarkan pada bahan baku dan barang modal impor," terangnya.
Cara semacam itu, pungkas Salamuddin, hanya akan menguntungkan penerimaan pajak di negara lain yang menjadikan Indonesia sebagai pasar. Haluan ekonomi semacam ini akan menyebabkan defisit anggaran tahun 2018 semakin parah.
[ald]
