Reshuffle Basa-Basi Kalau Tidak Copot Darmin Dan Sri Mulyani

Pos kementerian di bidang ekonomi harus menjadi prioritas utama jika Presiden Joko Widodo sedang merencanakan reshuffle kabinet.

"Memang, pergantian kementerian merupakan lingkup prerogatif presiden, namun suara keresahan publik juga harus diperhatikan. Potret kesuraman ekonomi yang tiap hari menghimpit kehidupan rakyat bukanlah data omong kosong," kata Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima), Syaroni, dalam keterangan persnya.

Dia menyebut mayoritas pedagang pusat-pusat perbelanjaan baik yang tradisional maupun modern mengeluhkan omset anjlok secara drastis. Kondisi tersebut terkonfirmasi oleh pernyataan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), bahwa penjualan ritel selama bulan puasa dan Lebaran menukik tajam.

Penurunnya angka penjualan tersebut disebabkan melemahya daya beli rakyat akibat berbagai kebijakan perekonomian pemerintah yang tidak pro rakyat. Maka wajar menjelang Lebaran tidak ada lonjakan harga terhadap komoditi tertentu sebagaimana yang terjadi pada Lebaran-Lebaran sebelumnya, karena daya beli rakyat sedang lemah.

Kelesuan ekonomi juga bisa dilihat dari penurunan angka pemudik Lebaran 2017, di mana terjadi penurunan angka 1,3 persen dibanding tahun sebelumnya. Rentetan kebijakan tim ekonomi, ujarnya, menambah beban penderitaan rakyat.

"Cukup sampai di sini, Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, harus segera diganti. Jika mereka tidak didepak dari Kabinet Kerja, maka reshuffle yang akan dilakukan hanya basa-basi, hanya akan melanggengkan kebijakan ekonomi yang tidak pro rakyat," tutupnya. [ald]