Wacana perombakan kabinet (reshuffle) kembali mengemuka.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, TB Hasanuddin, mengatakan bahwa isu reshufle kali ini harus dibaca pemerintah sebagai bagian dari proses dan persiapan Pilpres 2019.
Sebab menurut dia, kegagalan dalam membuat keputusan akan berpengaruh terhadap konstelasi politik dan kemenangan dalam Pilpres yang akan datang.
"Konstelasi politik di 2019 tidak akan jauh beda dengan peta politik di 2014. Dua kekuatan pada Pilpres 2014, antara pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto, akan tetap menggumpal dan mengkristal pada Pilpres 2019. Sedikit beda, adalah dukungan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang semula menjadi pilar Koalisi Merah Putih (KMP) dalam mendukung Prabowo, dan kini sudah masuk dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH)," kata kang TB, begitu mantan Sekretaris Militer itu disapa, dalam keterangannya yang diterima wartawan di DPR, Jumat (14/7).
Peta kekuatan yang hampir tak berubah ini, menurutnya, sangat jelas terlihat dari komposisi setiap pengambilan keputusan di lembaga legislatif. Terakhir misalnya, dalam persoalan pro-kontra terhadap Perppu 2/2017 tentang Pembubaran Organisasi Masyarakat. Dalam persoalan ini tetap ada kekuatan di Senayan, dengan pendukung pemerintah yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, Hanura, Nasdem dan PPP. Sedangkan pihak lain meliputi PKS, Gerindra, PAN dan Demokrat.
TB juga menyoroti suasana peta politik dan aroma dalam Pilkada DKI Jakarta yang benar-benar menggambarkan dan mencerminkan secara nyata antara kekuatan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Bahkan juga misalnya, dalam hal rencana pemindahan ibukota, PAN, yang masuk dalam kabinet, jelas tidak mendukung rencana besar pemerintahan Jokowi.
"Maka orang awam pun akan menyimpulkan bahwa Pilpres 2019 akan tetap menjadi pertarungan dua kubu yaitu KIH plus versus KMP minus. KIH Plus artinya, plus Golkar dan PPP," jelasnya.
Karena itu, Wakil Ketua Komisi I di DPR ini mengingatkan bahwa reshuffle jilid III sangat menentukan. Presiden Joko Widodo harus benar-benar menggunakan momentum
reshuffle kali ini sebagai upaya konsolidasi. Presiden Joko Widodo harus tegas, dan partai-partai yang tidak sejalan dengan kebijakannya serta tidak setia dalam setiap pengambilan keputusan tidak perlu ada lagi dalam format kabinet.
"Daripada jadi duri dalam daging,
mending terus terang saja membuat garis siapa yang akan dihadapi dalam Pilpres 2019.
Reshuffle ini harus dilakukan bulan Juli ini, atau tidak sama sekali," tegas TB Hasanuddin.
TB menekankan bahwa kabinet hasil
reshuffle nanti harus menjadi kabinet yang solid serta komitmen membuat program-program yang pro rakyat. Sementara komposisi kabinet sendiri harus mewujudkan komposisi yang benar-benar proporsional.
"Di saat yang sama, Presiden Joko Widodo harus memilih berdasarkan kesetiaan dan loyalitas," pungkas TB.
[wid]
