Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mendukung rencana pemindahan ibu kota yang kini dirancang pemerintah. Dia pun meminta rencana tersebut tidak hanya diwacanakan, tetapi segera dieksekusi.
‎"Saya sama dengan Ketua DPD Oesman Sapta. Kami tentu mendukung proses ini karena memang Jakarta sudah cukup kacau seperti itu," kata Nono di sela syawalan dan halal bi halal masyarakat Maluku di kediamannya di Ambon, Kamis (13/7).
Kata Nono, wacana pemindahan ibu kota sudah ada sejak era Presiden Soekarno. Rencana ini kemudian naik turun. Beberapa kali muncul, kemudian tenggelam lagi. Di pemerintahan Presiden Jokowi, rencana pemindahan itu terlihat lebih serius. Soal lokasi baru ibu kota nanti, Nono menyerahkannya kepada pemerintah.
"Saya kira itu biar tim yang melakukan survei dan kajian. Tak hanya satu tempat, beberapa tempat dikaji. Saya pribadi inginnya di kota daerah Indonesia Timur, biar pejabat di sini daerah tak jauh-jauh. Tapi, sikap resmi DPD nanti disampaikan ketua (Oesman Sapta)," ucapnya.
Namun demikian, Nono menyarankan agar pemindahan ibu kota ini tidak dilakukan secara keseluruhan. Hanya kantor pemerintahan saja yang perlu dipindah, sedangkan pusat-pusat bisinis dan pelayanan publik masih di Jakarta.
"Presiden tidak bicara pindah semuanya. Jadi, saya kira terlalu jauh menterjemahkan atau mempersepsikan keseluruhan. Hanya kantor pemerintahan pusat," jelas Nono..
Status ibu kota juga harus tetap melekat di DKI Jakarta. Sebab, Jakarta memiliki karakter tersendiri. Tidak ada satu pun kota lain di Indonesia memiliki karakter seperti Jakarta, ‎termasuk dengan sejarah yang menyertainya.
"Dia punya nama sendiri seperti Jayakarta, Batavia, Sunda Kelapa. Jakarta adalah sentral perlawanan terhadap kolonialisme penjajah. Jakarta kota bandar, kota dagang. Banyak situs bersejarah di sini yang menyertai berdirinya republik ini," terang Nono.
Syawalan dan halal bi halal masyarakat Maluku sendiri dihadiri banyak pejabat daerah dan masyarakat sekitar. Untuk pejabat daerah, antara lain ada gubernur dan wakil gubernur Maluku, Pangdam XVI/Pattimura, ketua DPRD Maluku. Sedangkan dari masyarakat atas para ‎ulama, tokoh agama, tokoh adat se-Kota Ambon.
Dalam sambutannya di acara itu, Nono ‎mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan persaudaraan. Halal bi halal tersebut adalah salah satu sarana untuk menjaga persatuan dan persaudaraan.
Nono menjelaskan, tradisi halal bi halal hanya ada di Indonesia. Tradisi ini sudah dimulai sejak Presiden Soekarno pada tahun 1948. Saat itu, Bung Karno mengajak rekonsiliasi kepada semua faksi di republik ini agar bersatu membangun negeri. Acara tersebut kemudian menjadi tradisi dan dilakukan banyak pihak, utamanya di moment Idulfitri.
‎Akhir-akhir ini, kata Nono, ada banyak hal yang menyebabkan persatuan dan persaudaraan terkoyak. Salah satunya adalah pesta demokrasi lewat pilkada. Karenanya, dia meminta masyarakat Maluku yang akan menyambut Pilgub 2018 tetap menjaga kedamaian dan persaudaraan.
"Semoga tidak ada persoalan di antara kita. Perbedaan pilihan jangan sampai membuat bertengkar. Jangan sampai kayak di Jakarta. Semoga di Ambon berjalan lancar, jangan sampai ada konflik," imbaunya.
[wah]
