Berita

Jokowi/Net

Politik

PDIP: Jokowi Ngutang Untuk Bangun Infrastruktur

JUMAT, 14 JULI 2017 | 02:57 WIB | LAPORAN:

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini terbelit utang yang sangat besar. Namun, bagi PDI Perjuangan selaku pendukung utama pemerintah, utang luar negeri pemerintahan Jokowi harus dilihat untuk pembangunan infrastruktur.

"Bicara soal utang, saya kira banyak orang tidak suka dengan utang k0arena utang itu ada kewajibannya. Namun utangnya harus kita lihat untuk apa," ujar politisi PDIP Maruarar Sirait dalam diskusi 'Utang Negara Dari Masa Ke Masa Untuk Apa?' di Media Center Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/7).
 
Menurutnya, utang pemerintahan Jokowi digunakan untuk membangun infrastruktur mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Papua dan sejumlah daerah lain. Memang diakui Maruarar, banyak tanggapan terhadap langkah pemerintah dalam membangun infrastruktur tersebut.


"Semisal pertanyaan mengapa justru pembangunan infrastruktur dilakukan di daerah yang penduduknya sedikit. Sebenarnya, langkah Presiden Jokowi tersebut menunjukkan kepada kita ingin menjaga Indonesia secara utuh, tidak pragmatis," paparnya.

Terkait utang tersebut, dia memastikan bahwa Komisi XI DPR menyetujui langkah pemotongan anggaran secara besar-besaran oleh pemerintah. Pemotongan anggaran tersebut tentu ada alasannya.

"Hal itu dilakukan pemerintah karena pemasukan dari pajak tidak terealisasi. Lantas apa yang harus dilakukan pemerintah, sebab 75 persen keuangan kita dari pajak dan bea cukai, di luar itu PNBP dan hibah. Agar target perolehan pajak tercapai, pemerintah sudah mencari cara misalnya hibah dan tax amnesty. Kita tahu ekonomi tengah melambat di seluruh dunia," jelas Maruarar yang juga anggota Komisi XI. [wah]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Lazismu Kupas Fikih Dam Haji: Daging Jangan Menumpuk di Satu Titik

Jumat, 15 Mei 2026 | 02:12

Telkom Gandeng ZTE Perkuat Pengembangan Infrastruktur Digital

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:51

Menerima Dubes Swedia

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:34

DPD Minta Pergub JKA Dikaji Ulang dan Kedepankan Musyawarah di Aceh

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:17

Benarkah Negeri ini Dirusak Pak Amien?

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:42

Pendidikan Tinggi sebagai Arena Mobilitas Vertikal Simbolik

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:37

KNMP Diharapkan Mampu Wujudkan Hilirisasi Perikanan

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:22

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Pembangunan SR Masuk Fase Darurat, Ditarget Rampung Juni 2026

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:33

Harga Minyakita Masih Tinggi, Pengangkatan Wamenko Pangan Dinilai Percuma

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:18

Selengkapnya