Jumlah utang luar negeri Indonesia yang diduga sudah melebihi Rp 4000 triliun menunjukkan pemerintah telah bermain dalam risiko pasar yang tinggi.
Dengan masuk ke dalam situasi risiko pasar yang tinggi, maka gonjang-ganjing nilai tukar dan suku bunga pun ikut-ikutan tinggi.
"Dalam bahasa sederhana, ketika kita bersedia masuk dalam situasi market risk yang tinggi, maka volatilitas nilai tukar menjadi ancaman bagi setiap negara," kata pakar ekonomi dan kebijakan publik, Ichsanuddin Noorsy, dalam diskusi bertajuk "Utang Negara Untuk Siapa?" di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7).
Ia menjelaskan, dari utang negara yang melebihi Rp 4000 triliun, Singapura menjadi negara pemberi pinjaman paling tinggi, yakni sebesar 58 miliar dolar AS. Jepang di posisi kedua dengan 31 miliar dolar AS, Belanda 11 miliar dolar AS, berikutnya Amerika Serikat.
"Makanya kita enggak bisa berkutik sama Singapura," ucapnya ketus.
Risiko yang sangat tinggi menurut dia karena negara-negara dan bank luar negeri pemberi utang, salah satunya Bank Dunia, sudah menjadi penentu politik Indonesia. Dia menjelaskan betapa banyak UU yang dibuat berdasarkan pesanan pemberi utang.
Karena kerisauannya atas situasi utang Indonesia, Noorsy mengaku pernah melakukan penelitian khusus mengenai pendiktean yang dilakukan oleh negara maupun bank-bank pemberi utang itu di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di sana dia bertemu salah satu pejabat tinggi BPK.
"Saya ketemu pejabat BPK yang relatif tinggi. Saya tanya apakah BPK pernah melakukan audit terhadap utang luar negeri, mereka bilang 'ya, tapi hanya dengan tujuan pemakaian'. Saya tanya lebih lanjut, kalau begitu apakah BPK pernah melakukan audit atas kovenan-kovenan perjanjian utang luar negeri, jawabnya nothing, tidak pernah. Dalam bahasa yang lain, sesungguhnya tidak pernah ada audit dalam konstruksi ekonomi politik," ungkap Noorsy.
Menurut Noorsy, audit atas kovenan-kovenan perjanjian utang luar negeri sangat penting karena bisa mengetahui sejauh mana utang luar negeri mengikat kedaulatan negara. Jika dalam audit ditemukan unsur kejahatan keuangan, semacam pendiktean atas regulasi politik Indonesia, maka Indonesia bisa menuntut di pengadilan internasional.
"Di panggung internasional, ketika sebuah utang itu merupakan pintu untuk masuk kejahatan, itu bisa dibatalkan dan tidak sekadar moratorium," jelasnya.
[ald]
